JATIMTIMES - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya tersebut dibuka Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. Dalam pembukaan, Syaifuddin menyampaikan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Baca Juga : Mayoritas SPPG Malang Raya Belum Punya Tenaga Kompeten HACCP, Baru 17 Perwakilan Jalani Uji Sertifikasi
Dalam penyampaian pendapat Banggar, juru bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan memaparkan perubahan proyeksi keuangan daerah. Pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai Rp 11.013.002.567.661, atau meningkat Rp 114.089.158.264 dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 8.199.756.962.297, pendapatan transfer Rp 2.639.847.226.463, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 173.398.378.901.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp 1.883.850.610.700. Angka tersebut antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp 516.826.485.745.
Johari menjelaskan, SiLPA tersebut termasuk SiLPA dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas yang akan digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp 1.367.032.124.955 yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, total kekuatan fiskal atau penerimaan yang tersedia dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp 12.896.861.178.361.
Namun, besarnya kekuatan fiskal tersebut tidak serta-merta berarti seluruh anggaran dapat digunakan tanpa evaluasi. Justru, pembahasan RAPBD-P memperlihatkan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan kepada program yang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, perubahan anggaran dilakukan dengan melihat kebutuhan riil di lapangan. Ia mencontohkan anggaran beasiswa yang sebelumnya disiapkan untuk sekitar 24 ribu penerima, tetapi realisasinya lebih rendah.
Baca Juga : Perda Pajak dan Retribusi Disahkan, 1 Triliun untuk Kesejahteraan atau Menambah Beban Rakyat?
"Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa," kata Eri.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menekankan agar perubahan anggaran tetap berpegang pada kepentingan dasar masyarakat.
Menurutnya, diperlukan terobosan baru tanpa menggeser orientasi anggaran dari kebutuhan rakyat.
Syaifuddin juga menyinggung pembangunan halte yang dinilai perlu melibatkan pihak lain agar memiliki nilai ekonomi.
"Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya," imbuhnya.
