JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar memperkuat pola komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui program “Netizen Bertanya, Mas Wali Menjawab”, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin membuka ruang bagi warga untuk bertanya langsung, menyampaikan aspirasi, sekaligus memperoleh penjelasan mengenai kebijakan pemerintah.
Program yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar itu digelar di Litera Coffee and Space, Perpustakaan Kota Blitar, Sabtu (5/9/2026) malam. Dikemas dalam format dialog santai, acara disiarkan secara on air dan live streaming melalui Radio Mahardhika. Mas Ibin menyebut konsepnya menyerupai “Ngobras” (Ngobrol Santai Bareng Mas Wali), ruang perjumpaan langsung yang selama ini digunakannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian diperluas melalui kanal digital agar menjangkau lebih banyak warga.
Baca Juga : Target PAD Naik Tipis, Dewan Pertanyakan Perencanaan Pemkot Malang
“Konsepnya ngobras seperti yang biasa kita lakukan. Cuma ini lebih pada on air dan live streaming. Jadi langsung menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Bahkan yang lucu-lucu, termasuk bully-bully-an, tidak apa-apa, kita langsung tanggapi,” kata Mas Ibin.
Mas Ibin ingin pola komunikasi tersebut berlangsung rutin, bahkan bila memungkinkan sedikitnya sekali dalam sepekan. Bagi Mas Ibin, komunikasi publik bukan sekadar pelengkap pemerintahan. Setiap kebijakan perlu diterangkan agar masyarakat memahami tujuan, proses, dan arah yang hendak dicapai.
“Banyak kebijakan kita yang kadang-kadang masyarakat perlu bertanya, kurang memahami. Isu-isu mutakhir juga perlu pemerintah mengambil sikap. Bagaimanapun tata kelola pemerintahan sudah sebagus apa pun, kalau masyarakat bertanya kemudian tidak kita jawab, masyarakat juga tidak paham,” ujarnya.
Forum itu sekaligus memperlihatkan pendekatan Pemkot Blitar dalam membangun pemerintahan yang terbuka. Beragam isu muncul dalam dialog, mulai pelayanan masyarakat, beasiswa dan data desil, hingga pengembangan kawasan Makam Bung Karno (MBK).
Dari Dialog ke Tindak Lanjut
Mas Ibin menegaskan keterbukaan komunikasi harus berujung pada penyelesaian persoalan. Karena itu, dialog langsung dengan warga berjalan beriringan dengan kanal Sapa Mas Wali, yang menghubungkan laporan masyarakat dengan perangkat daerah terkait.
Ia mengatakan warga terkadang menyampaikan persoalan melalui WhatsApp pribadinya. Namun laporan tersebut diarahkan ke Sapa Mas Wali agar masuk ke sistem pemerintahan dan dapat diketahui serta ditindaklanjuti OPD sesuai kewenangannya.
“Kalau WA ke saya itu pribadi, tapi kalau Sapa Mas Wali langsung masuk ke pemerintahan. Seluruh kepala OPD melihat di situ dan yang berkaitan langsung nanti ditindaklanjuti,” kata dia.
Mas Ibin menginginkan kecepatan pelayanan itu menjangkau hingga struktur pemerintahan paling dekat dengan warga. OPD, camat, lurah, RT, dan RW diminta aktif membantu masyarakat serta menghubungkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat pertama ke jenjang berikutnya.
Persoalan desil untuk kebutuhan beasiswa menjadi salah satu contoh yang muncul dalam dialog. Mas Ibin mengapresiasi pengurus RT yang aktif menyampaikan kebutuhan pendidikan warganya kepada Pemkot.
“Teman-teman RT, teman-teman RW, lurah, ayo semangat. Seluruh problem warga yang bisa diselesaikan oleh pemerintah, monggo diselesaikan. Kalau tidak bisa di tingkat paling bawah, naikkan ke kecamatan, naikkan ke tingkat kota. Pemerintah kita siap,” ujarnya.
Ruang dialog juga dimanfaatkan pelaku masyarakat di kawasan Makam Bung Karno. Ketua Paguyuban Putra Sang Fajar, Imam Muslimin, menyampaikan harapan agar pengembangan kawasan makam Proklamator terus memberi ruang bagi pelaku wisata dan masyarakat sekitar.
Imam menekankan besarnya semangat pedagang yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut. Ia juga berharap kegiatan di Makam Bung Karno semakin diperbanyak sehingga arus kunjungan membawa manfaat lebih luas bagi warga.
Baca Juga : DPRD Jatim Dorong Perubahan Pola Pembiayaan Transportasi Publik, Minimal 5 Persen APBD
“Teman-teman pedagang ini semangatnya luar biasa,” kata Imam. Ia berharap kawasan MBK terus diramaikan dengan berbagai kegiatan sehingga manfaat kehadiran peziarah dapat dirasakan masyarakat sekitar.
MBK 24 Jam Dikawal Data, Agenda Kliwon Disiapkan Berskala Nasional
Mas Ibin memastikan setiap masukan mengenai MBK 24 jam menjadi bahan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan. Pemkot juga akan melanjutkan dialog bersama pedagang dan asosiasi UMKM guna melihat kondisi lapangan secara langsung.
“Kita selalu mendengar. Semuanya yang ada di masyarakat kita dengar, kita catat, kemudian kita perhatikan dan kita timbang-timbang semuanya,” katanya.
Karena MBK 24 jam masih merupakan program baru, Pemkot akan mengamati pelaksanaannya dalam beberapa bulan. Evaluasi dilakukan dengan melihat data kunjungan sekaligus praktik dan dampaknya di lapangan.
Data Pemkot Blitar menunjukkan, sepanjang 15–31 Agustus 2026, jumlah kunjungan ke Makam Bung Karno (MBK) mencapai 21.031 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.502 kunjungan berlangsung pada pukul 07.30–19.30 WIB, atau rata-rata 1.088 orang per hari. Sementara pada periode malam hingga pagi, pukul 19.30–07.30 WIB, tercatat 2.529 kunjungan dengan rata-rata 149 orang per hari.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan catatan Agustus 2025, ketika jumlah kunjungan ke MBK tercatat 8.191 orang. Mas Ibin optimistis perluasan akses ke kawasan Makam Bung Karno dapat semakin memperkuat daya tarik wisata sejarah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Menurut data, kunjungannya terus naik. Dan saya yakin nanti efeknya ekonomi akan naik di siang hari ataupun di malam hari,” ujarnya.
Pemkot tidak hanya mengandalkan perluasan jam kunjungan. Mas Ibin menyiapkan penguatan agenda di kawasan MBK, terutama tradisi Kliwonan. Kegiatan yang selama ini bersifat rutin tersebut diarahkan berkembang menjadi agenda dengan daya tarik nasional.
“Kita ingin Minggu Kliwon kita naikkan menjadi skala nasional. Sangat mungkin bisa lebih ramai daripada CFD,” katanya.
Mas Ibin berharap strategi tersebut menghidupkan MBK sebagai ruang sejarah dan kebangsaan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi UMKM dan masyarakat sekitar. Dialog dengan warga pun terus dibuka agar setiap kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
