JATIMTIMES — Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan sederet catatan evaluasi tajam terhadap Perubahan APBD (P-APBD) 2026, terutama terkait lambatnya serapan belanja modal, ketimpangan alokasi anggaran daerah, hingga ketergantungan pendapatan pada satu BUMD.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Dewanti Rumpoko, menegaskan bahwa keberhasilan P-APBD tidak boleh hanya dinilai dari besaran angka atau sekadar tingginya tingkat penyerapan. Pemprov Jatim didorong untuk menerapkan sistem penganggaran berbasis kesiapan (Readiness-Based Budgeting) agar alokasi dana tidak menjadi SiLPA sia-sia.
Baca Juga : Kepercayaan Saja Tak Cukup, Riset UB Soroti Pentingnya Perjanjian dalam Kemitraan Bisnis
"Fraksi PDI Perjuangan mendorong penerapan penganggaran berbasis kesiapan. Kesiapan program, seperti dokumen teknis, pembebasan lahan, perizinan, dan jadwal eksekusi, harus dipastikan sebelum anggaran dialokasikan," tegas Dewanti dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim belum lama ini.
Sorotan paling tajam diarahkan pada kinerja bidang pembangunan dan infrastruktur. Fraksi PDIP mengungkapkan rendahnya realisasi Belanja Modal Semester I 2026 yang secara umum baru mencapai 16,37 persen, bahkan Belanja Gedung dan Bangunan baru terealisasi 3,85 persen.
Selain masalah serapan, PDIP membongkar adanya ketimpangan alokasi pembangunan infrastruktur antarwilayah, khususnya kawasan Madura. Porsi paket fisik dari Dinas PU Sumber Daya Air Jatim untuk Madura tercatat hanya 4,5 persen, sedangkan dari Dinas PU Bina Marga hanya sebesar 5 persen.
"Porsi paket pekerjaan fisik PU SDA yang hanya 4,5 persen dan Bina Marga sebesar 5 persen untuk wilayah Madura tergolong sangat minim. Alokasi pembangunan infrastruktur harus lebih adil dan merata," ujar Dewanti.
Di bidang perekonomian, PDIP mengkritik alokasi anggaran yang tak sebanding dengan kontribusi sektor. Sektor mitra Komisi B (Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan UMKM) menopang hingga 66,9 persen PDRB Jawa Timur, namun hanya dijatah 4,56 persen dari total P-APBD atau sekitar Rp1,36 triliun. Fraksi mendesak agar SiLPA belanja pegawai di sektor ini dialihkan menjadi belanja produktif yang menyentuh langsung petani dan pelaku usaha.
Sementara di sektor keuangan, PDIP mengingatkan Pemprov Jatim atas kontraksi realisasi investasi Semester I 2026 sebesar 2,6 persen YoY. Fraksi juga menyoroti belum meratanya kontribusi BUMD, di mana 85,27 persen dividen daerah masih didominasi oleh Bank Jatim semata.
Baca Juga : Soroti Potensi Kebocoran Pajak, DPRD Kota Batu Minta Perwali Khusus Pajak Villa hingga Evaluasi Titik Parkir
"Diversifikasi kontribusi BUMD sangat mendesak. Pemprov Jatim tidak boleh terus-menerus bergantung pada satu BUMD saja untuk menyokong pendapatan daerah," lanjut mantan Wali Kota Batu ini.
Di bidang kesejahteraan rakyat (Komisi E), fraksi mendesak percepatan pemenuhan hak-hak tenaga pendidik, termasuk penyelesaian kekurangan gaji dan tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN. Proyek fisik di bidang kesehatan juga diminta memiliki roadmap yang realistis agar tidak dipaksakan selesai pada tahun anggaran yang berjalan jika secara teknis belum siap.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PDIP turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan santri di Ponpes Manba'ul Hikam, Kabupaten Sidoarjo.
"Kami meminta Pemprov Jatim dan dinas terkait memberikan perhatian serius serta jaminan atas mutu, higienitas, dan keamanan pangan bagi anak-anak dan santri di seluruh Jawa Timur," pungkas Dewanti.
