JATIMTIMES - Ruang fiskal Kota Malang kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan belanja yang terus bergerak, kemampuan daerah mengerek pendapatan asli daerah (PAD) justru masih berjalan dengan langkah pendek.
Dalam Perubahan APBD 2026, PAD Kota Malang hanya diproyeksikan naik 3,08 persen. Nilainya meningkat dari Rp1,062 triliun menjadi Rp1,095 triliun.
Baca Juga : DPRD Jatim Dorong Perubahan Pola Pembiayaan Transportasi Publik, Minimal 5 Persen APBD
Kenaikan itu terutama ditopang pajak daerah yang tumbuh 2,56 persen menjadi Rp895,315 miliar. Sementara retribusi daerah hanya bergerak 1,64 persen menjadi Rp132,267 miliar.
Angka tersebut dinilai belum menunjukkan lompatan berarti jika dibandingkan dengan potensi ekonomi Kota Malang. Terlebih, pemerintah daerah sendiri mengakui kepatuhan wajib pajak masih terbatas dan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) belum signifikan.
Pertanyaan pun mengarah pada dasar penetapan target tersebut. Apakah kenaikan 3,08 persen benar-benar mencerminkan potensi riil daerah, atau justru menjadi angka konservatif karena optimalisasi sumber pendapatan belum maksimal?
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, meminta pemerintah membuka basis perhitungan target PAD tersebut secara lebih transparan. “Pemerintah perlu menyampaikan database potensi pajak dan retribusi, tingkat kepatuhan wajib pajak, tax gap, serta proyeksi masing-masing objek pajak yang menjadi dasar kenaikan target tersebut,” kata Suryadi.
Sorotan semakin menguat ketika struktur pendapatan daerah dilihat secara keseluruhan. Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan transfer mencapai Rp1,228 triliun, lebih besar dibandingkan PAD yang hanya Rp1,095 triliun.
Bahkan, transfer dari pemerintah pusat sendiri mencapai Rp1,107 triliun. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal Kota Malang terhadap pemerintah pusat masih cukup kuat.
Menurut Suryadi, pemerintah harus memiliki strategi yang terukur untuk memperbesar porsi pendapatan yang benar-benar bersumber dari kekuatan ekonomi daerah. “Jangan sampai setiap tekanan atau pengurangan TKD selalu diselesaikan dengan memangkas pelayanan publik, sementara strategi meningkatkan PAD belum menunjukkan lompatan yang signifikan,” tegasnya.
Tak berhenti di sana, pemerintah juga diminta menyusun roadmap peningkatan PAD dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target rasio PAD terhadap total pendapatan hingga akhir periode RPD juga dinilai perlu diperjelas.
Baca Juga : Perubahan APBD Disorot, Belanja Naik Rp149 Miliar, Pendapatan Malang Cuma Bertambah Rp45 Miliar
Keraguan terhadap target pendapatan semakin mencuat jika melihat capaian hingga pertengahan tahun. Realisasi pendapatan semester pertama tercatat Rp1,097 triliun atau 48,08 persen.
Realisasi PAD baru mencapai 47,15 persen, sedangkan pendapatan transfer berada di angka 48,75 persen. Namun, target pendapatan dalam Perubahan APBD justru kembali dinaikkan Rp45,249 miliar atau 1,98 persen menjadi Rp2,326 triliun.
Di titik inilah dasar optimisme pemerintah dipertanyakan. Kenaikan target tidak cukup hanya disajikan sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki pijakan penerimaan yang jelas.
“Berapa bagian dari tambahan Rp45,249 miliar tersebut yang sudah memiliki dasar penerimaan yang pasti, dan berapa yang masih berupa asumsi?” ujar Suryadi.
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar kenaikan target pendapatan tidak sekadar menjadi angka penyeimbang untuk mengakomodasi kebutuhan belanja. Sebab, jika pendapatan tidak mampu mengejar proyeksi, tekanan fiskal pada tahun berikutnya berpotensi kembali membesar.
Dengan demikian, pekerjaan rumah Pemerintah Kota Malang bukan sekadar menaikkan angka pendapatan dalam dokumen APBD. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa target tersebut lahir dari pemetaan potensi yang nyata, kepatuhan pajak yang membaik, serta strategi peningkatan PAD yang terukur.
