JATIMTIMES - Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) berkomitmen turut mengawal program strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Terdapat dua program utama yang menjadi perhatian serius untuk memperkuat pembangunan dari desa tersebut, yakni meliputi program satu desa Rp 1 miliar hingga optimasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Komitmen tersebut menyusul dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) DPP APDESI yang digelar pada Kamis (29/1/2026). Di mana, dalam forum tersebut, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto secara langsung turut menyampaikan arah kebijakan pembangunan desa ke depannya.
Baca Juga : Komisi A DPRD Jatim Soroti Banyak Posisi Strategis di Pemprov Masih Dijabat Plt
"Dua program itu perlu dikawal karena menyentuh langsung dengan kebutuhan desa dan mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun dari akar rumput," ujar Bendahara Umum DPD APDESI Jawa Timur Rendyta Witrayani Setyawan dalam keterangan tertulisnya kepada JatimTIMES, Jumat (30/1/2026) malam.
Rendyta menyebut, komitmen untuk turut mengawal dua program utama termasuk program satu desa Rp 1 miliar tersebut, merupakan arahan langsung dari Menteri Desa dan PDT. "Sedangkan untuk realisasinya, saat ini masih dimatangkan secara teknis. Nantinya, pemerintah desa diminta mengajukan permohonan melalui proposal,” ujar sosok perempuan yang akrab disapa Dita ini.
Perlu diketahui, program satu desa Rp 1 miliar tersebut berkaitan dengan alokasi Dana Desa. Sehingga sejumlah desa di Indonesia berpotensi mengalami peningkatan alokasi Dana Desa dari yang semula ratusan juta menjadi miliaran.
"Program tersebut dirancang dengan alokasi anggaran Rp 1 M (miliar) per desa," imbuhnya.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Lantik 21 Pejabat dan Kukuhkan 45 Kepala Sekolah, Tekankan Akselerasi Layanan Publik 2026
Dita menambahkan, kenaikan tersebut dinilai dapat menjadi angin segar, terutama di tengah penurunan Dana Desa pada tahun 2026 ini. "Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa saat ini berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 370 juta, atau turun hingga sekitar 70 persen dibanding sebelumnya," bebernya.
Diharapkan, dengan adanya peningkatan alokasi Dana Desa tersebut pembangunan di tingkat desa bisa lebih maksimal. "Program dari Pak Menteri ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Seperti pembangunan drainase maupun kebutuhan infrastruktur desa lainnya,” pungkasnya.
