Sebanyak 27 Desa di Kabupaten Malang yang sempat terhambat pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akhirnya kini sudah bisa mencairkannya. Karena Dana Desa Tahap Dua telah cair pada hari ini, Rabu (3/6/2020). Kepala Din ...

Harapan besar memajukan sektor pariwisata di perdesaan serta semakin masifnya berbagai pembangunan skala nasional dan provinsi di satu sisi telah mengubah berbagai jaringan ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Eksesnya adalah adanya keterputu

Sisa kelebihan anggaran (silpa) sering terjadi setiap tahun di Kota Batu. Tidak hanya Pemkot Batu yang mengalami silpa pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang III tahun 2019 telah usai.

Dana Desa (DD) tahap pertama terpaksa tidak bisa cair di Kota Batu. Sebab masih ada dua desa di Kecamatan Batu yang belum menyelesaikan proposal rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). 

Polres Malang kembali memberikan imbauan kepada para pengelola keuangan di tingkat desa serta panitia program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang.

Nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap disalahgunakan oleh berbagai oknum tidak bertanggungjawab di berbagai daerah. Bahkan, pencatutan nama KPK, baik yang mengacu secara langsung dari arti kata tersebut maupun yang hanya mempergunakan kata KPK de

Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji tahun ini mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp 1,2 Miliar.

Tahun ini dua desa di Kota Batu yakni Desa Pandanrejo dan Desa Sidomulyo manfaatkan Dana Desa (DD) untuk memajukan wisata di wilayahnya. Melalui anggaran DD ini Dinas Pariwisata mendampingi ke dua desa tersebut fokus kembangkan wisata desa.

Tahap pertama anggaran Dana Sesa (DD) sudah cari sebesar 20 persen atau senilai Rp 4,1 miliar. Namun tidak semua desa di Kota Batu menerima anggaran tersebut. Tercatat baru 11 desa yang mengantongi DD.

Upaya meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang, Inspektorat Kabupaten Malang dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa telah menggandeng Polres Malang.

Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna menjelaskan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN Tahun 2017 sebesar Rp 312,9 miliar sudah menyebar di masing-masing desa di wilayah Kabupaten Malang.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR Boediasro Teguh Widodo menilai diseminasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang sangat bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Kasus penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang menjerat beberapa kepala desa (kades) di Kabupaten Malang disebabkan kurangnya kades memahami pengelolaan keuangan secara akuntabel.

Pesan kuat yang disampaikan Wakapolres Malang Kompol Deky Hermansyah terhadap keberadaan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan Dana Desa (DD) agar tidak menakut-nakuti dan berkolaborasi jahat, menjadi perhatian khusus.

Membangun infrastruktur fisik lebih mudah dibandingkan dengan memeliharanya. Apalagi kini pemerintahan desa memiliki anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa (DD) setiap tahunnya dengan nominal sekitar Rp 700 juta.

Sebuah desa di kaki Gunung Semeru ini mempunyai potensi yang masih tersembunyi. Daerah yang dipenuhi rimbunan pohon bambu nan tumbuh subur dan lebih sering disebut Boon Pring ini pun akan semakin cantik dipoles dengan menggunakan Dana Desa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tegas mewanti-wanti kepala desa (kades) agar tidak menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Upaya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kepanjen, Kabupaten Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak Dana Desa (DD), baik dalam bentuk sosialisasi maupun kerjasama dengan aparat hukum, yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) ternyata berbanding terbalik d

Ketua Paguyuban Kepala Desa (Kades) Kecamatan Kromengan, Tuwu Hadi, kembali memprotes atas persoalan sosialisasi dan penegasan dari berbagai instansi di tingkat Kabupaten Malang mengenai pengelolaan keuangan desa.

Besarnya potensi Dana Desa hingga miliaran rupiah untuk setiap daerah perlu diikuti dengan keberanian masyarakat dalam melakukan pengawasan. Langkah itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Tenaga pendamping desa yang direkrut melalui seleksi, diharapkan serius dalam mengawal penggunaan dana desa oleh pihak pemerintah desa (Pemdes).

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrsi, Marwan Jafar, mengatakan dana desa anggaran 2016 akan mulai cair pada April mendatang

Pengelolaan dana desa yang dikucurkan Pemkot Batu dan APBN harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan warga desa. Terkait hal tersebut, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menyarankan dana desa dijadikan modal koperasi.

Program Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa.