JATIMTIMES - Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggara (TA) 2023 Kabupaten Situbondo terkesan dipaksakan. Pasalnya, rapat tersebut hanya diikuti 16 anggota atau kurang dari dua per tiga dari total 45 anggota DPRD Situbondo.
Berdasarkan daftar absensi, terdapat 28 Anggota yang hadir. Namun secara fisik, hanya 16 orang anggota DPRD yang mengikuti paripurna hingga selesai. Selain itu, pelaksanaan rapat juga sempat molor lebih dari empat jam.
Baca Juga : 5 Rekomendasi Foundation Favorit Para MUA, Makeup Tahan Lama Seharian di Hari Lebaran
Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan berdasarkan absensi sebanyak 28 anggota hadir. Namun mereka pulang karena menunggu terlalu lama dan hanya tersisa 16 orang. Rapat pada Kamis (28/3/2024) yang seharusnya dimulai pukul 09.30 WIB, baru dimulai pukul 13.15 WIB.
Pada rapat tersebut, pembacaan LKPJ dilakukan oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi didampingi Wakil Bupati Nyai Khoirani.
"28 Anggota DPRD yang hadir, namun karena menunggu lama sehingga mungkin ada kegiatan lain. Sehingga secara fisik yang mengikuti kurang dari itu," ucap Edy Wahyudi usai rapat paripurna.
Walaupun tidak memenuhi kuorum untuk mengadakan paripurna nyatanya agenda rapat paripurna penyampaian LKPJ tersebut dipaksakan tetap terlaksana.
Penyerahan LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Situbondo kepada DPRD Situbondo itu sesuai agenda paling akhir 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
"DPRD mempunyai kesempatan untuk melakukan pembahasan 1 bulan setelah diterimanya LKPJ ini. Artinya setelah ini kami akan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan pembahasan di seluruh alat kelengkapan yang ada," ungkap Edy.
Saat ditanya mengenai molornya dimulainya kegiatan paripurna itu, Edy berharap ada kerja sama yang baik, saling menghormati dan menghargai terhadap jadwal dan kegiatan masing-masing sehingga apa yang sudah terjadwal bisa terlaksana dengan baik.
Baca Juga : Warga Kabupaten Malang Terlibat Kasus Uang Palsu, Polisi Gencarkan Patroli dan Sosialisasi
Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan adanya kenaikan angka kemiskinan. Karena pemerintah fokus pada kemiskinan ekstrem karena pada kemiskinan ekstrem tersebut ada insentif fiskal.
"Kita focus pada kemiskinan ekstrem, karena pada kemiskinan ekstrem itu kita dari 0,87 sekarang turun menjadi 0,36 kalau tidak salah, dan akhir tahun ini target pemerintah pusat harus 0 sedangkan kita masih 0,36," ungkap Bupati Situbondo Karna Suswandi.
Upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, kata Bupati Karna yaitu dengan berbagai hal dan batuan seperti Birulah (bangun rumah layak huni), jambanisasi dan berbagai kegiatan yang dapat memacu kemiskinan ektrem bisa terentaskan.
"Insyallah kita bisa mencapai itu (target kemiskinan ekstrem 0) dengan sebaik-baiknya," pungkasnya
