MALANGTIMES – Wabah pes yang menyerang Eropa di abad ke-13 dan terus menyebar sampai Kabupaten Malang dengan jumlah korban berjatuhan sangat banyak, membuat Albert Camus (1913-1960), penulis sekaligus filsuf Perancis kelahiran Aljazair terpesona.

Bukan karena keindahan maut yang diwakili seekor tikus yang merenggut ribuan nyawa manusia yang membuatnya terpesona. Tapi cara-cara absurd maut yang datang menjenguk manusia melalui tikus dan meruntuhkan eksistensi manusia yang membuatnya terpesona.

Baca Juga : Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Bupati Malang Klaim Penyebabnya Tertular dari Luar

Ketakjubannya inilah yang akhirnya melahirkan sebuah novel dengan tema pes yang berjudul La Peste (Bahasa Perancis, red), The Plague (Bahasa Inggris, red) atau diterjemahkan sebagai sampar. Dari Sampar yang membuat masyarakat dan pemerintahan di jaman tersebut panik setengah mati karena serangan pes inilah, Camus malah diganjar Nobel di tahun 1957. Lewat Sampar pula Camus semakin terkenal dalam dunia sastra dan filsafat.

Novel Sampar yang diterbitkan oleh Librairie Gallimard di tahun 1947 ini menceritakan mengenai masyarakat Kota Oran yang terkena penyakit sampar yang sangat hebat. Penyakit ini yang membuat mereka disingkirkan dan dikucilkan. Proses pengucilan dan penyingkiran masyarakat yang terkena penyakit didasarkan pada diagnosa para dokter. Para dokter inilah yang menjadi algojo bagi warga Oran. Dalam Sampar, dokter tidak menjadi penyembuh penyakit, tapi dengan diagnosanya mereka menjadi tangan-tangan kepanjangan penguasa untuk menyingkirkan warganya yang terkena penyakit. Sampar Camus menggugat mengenai penderitaan yang ada di dunia yang semakin tidak bisa dimengertinya. Perang, wabah penyakit pes tidak memilih-milih korbannya. Anak-anak tidak berdosa pun berguguran dihantam badai penyakit dan perang.

Kondisi masyarakat Oran dan tipikal dokternya , tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Malang, 1911. Masyarakat asli yang dipandang manusia nomor kesekian oleh Pemerintah Hindia Belanda waktu itu, terkena wabah pes yang hebat. Tapi, para dokter Belanda kerap enggan turun ke desa-desa untuk meninjau apalagi mengobati, karena takut tertular.

Alih-alih mengobati warga Malang di Jodipan, Kabalen, Kasin, Temenggungan, Pecinan yang memiliki pengidap pes paling banyak, warga Hindia Belanda dan Eropa lebih memilih menetap di kawasan Klojen yang lebih teratur dengan taman luas dan air yang bersih. Adanya diskriminasi pemukiman antara pribumi dan Belanda ini juga terlihat pada perawatan korban penyakit pes. Fasilitas yang berbeda, misalnya barak long pest untuk orang Eropa atapnya terbuat dari seng. Sementara pribumi dari rumbia.

Dalam kondisi-kondisi tersebut, Sampar Camus menyampaikan, bahwa manusia akan mengeluarkan protesnya ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi absurdnya. Dalam konteks wabah pes di Malang, saat kemanusian dan janji seorang dokter dari Eropa yang mengganggap diri dan bangsanya lebih tinggi dari pribumi yang dijajahnya, harus tunduk dan kalah dengan ketakutan. Padahal di luar rumah sejuk mereka, puluhan ribu manusia sedang meregang nyawa oleh penyakit pes.

Baca Juga : Kilas Balik Jejak Covid-19 di Kota Malang Hingga Pengajuan Status PSBB

Absurditas perang, wabah penyakit, superioritas inilah yang coba di perangi. Walaupun dalam Sampar tidak ada ajaran moral mengenai hal tersebut.Camus lebih fokus pada seni dalam novel Sampar dibandingkan dengan sisi filsafatnya.

Hal ini pula yang terlihat dari kondisi di Malang. Saat dokter-dokter Eropa ketakutan,  dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Sutomo, dr. Sudirman turun langsung ke berbagai pelosok desa. Bekerja keras sebagai sukarelawan kemanusiaan dan ikut berjasa mengatasi wabah pes. 

Dokter Cipto menunjukkan eksistensinya sebagai manusia dalam peristiwa pes tersebut. Di Kabupaten Malang, misalnya, dia memungut seorang anak perempuan yang kedua orangtuanya meninggal karena pes. Jasanya tersebut diganjar oleh Pemerintahan Hindia Belanda dengan bintang jasa Nassau van Oranje. Namun, kemanusiaannya menolak hadiah tersebut. Dr Cipto meletakan bintang jasa tersebut di pantatnya. Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda terhadap rakyat pribumi sebangsanya.