Dapat Nilai 80 Pencegahan Korupsi dari KPK, Pemkab Malang Peringkat 14 di Jatim

Jan 28, 2021 19:36
Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat yang terlihat sumringah saat memaparkan hasil rakor bersama KPK, Kamis (28/1/2021). (Foto : Ashaq Lupito/JatimTIMES)
Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat yang terlihat sumringah saat memaparkan hasil rakor bersama KPK, Kamis (28/1/2021). (Foto : Ashaq Lupito/JatimTIMES)

MALANGTIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengklaim jika peluang terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang cukup kecil. Hal itu dibuktikannya dengan tingginya penilaian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Evaluasi dari hasil Korsubgah KPK hari ini berkaitan dengan kinerja 8 area yang sudah ditetapkan. Pada sasaran evaluasi ini Kabupaten Malang masih dalam kategori baik,” jelasnya usai menghadiri agenda Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama KPK, Kamis (28/1/2021).

Baca Juga : Wujudkan Window of The World in East Java, Bupati Sanusi Wajibkan ASN Fasih Bahasa Inggris

Sebagai informasi, dijelaskan Wahyu, secara garis besar 8 area pencegahan yang menjadi atensi KPK tersebut meliputi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tata kelola DD (dana desa), kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), pelayanan terpadu satu pintu, dan pengoptimalisasian pendapatan daerah.

”Dari 8 area ini, kita (Pemkab Malang) rata-rata 70 hingga 80 penilaiannya,” ungkapnya saat ditemui usai agenda yang digelar secara virtual di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang ini berakhir.

Dengan penilaian yang terbilang cukup tinggi tersebut, lanjut Wahyu, membuat Kabupaten Malang berada di peringkat ke-14 dari Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur (Jatim).

”Kita dari Kabupaten dan Kota yang ada (di Jawa Timur, red),  Pemkab Malang berada dalam posisi (peringkat, red) ke-14. Jadi kita termasuk bagus (dalam pencegahan korupsi),” imbuhnya.

Baca Juga : Pemkab Malang Upayakan Warga bukan Peserta BPJS Divaksin Sinovac

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang ini, tetap akan berupaya maksimal agar tidak ada celah bagi pejabat di Pemkab Malang untuk melakukan tindakan korupsi.

”Meskipun dari penilaian oleh KPK kita (Pemkab Malang) dianggap baik, tapi namanya pencegahan tetap perlu dilakukan, karena rata-rata semua pasti ada peluang (untuk korupsi, red),” tandasnya.

Topik
Berita MalangKPK DI MALANGSekda Kabupaten Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru