Hadiri Pra Musrenbang, Wawali Bung Edi Beri Penekanan Dua Hal

Jan 27, 2021 19:39
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memberikan sambutan pada agenda Pra Musrenbang Kecamatan Blimbing, Rabu (27/1/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memberikan sambutan pada agenda Pra Musrenbang Kecamatan Blimbing, Rabu (27/1/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 

MALANGTIMES - Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menekankan pada dua hal utama pada pra Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan Blimbing, Rabu (27/1/2021). 
 

Dua hal itu, kata Bung Edi panggilan akrab Sofyan Edi Jarwoko yakni yang bersifat fisil maupun non-fisik. Untuk yang bersifat fisik, Bung Edi ini menuturkan bahwa hal tersebut seputar ketersediaan pendidikan, bencana alam dan pelayanan publik di Kota Malang. 

"Tadi masalah pendidikan, bahwa ternyata di wilayah Kecamatan Blimbing nggak ada SMA. Begitu sistem zona diberlakukan maka kemungkinan kecil anak-anak Blimbing yang terwadahi masuk sekolah di SMA, karena jauh. Sehingga mengusulkan perlu ada SMA," kata Bung Edi.

Baca Juga : Gelar Musrenbang, Bappeda Ajak Disabilitas Jadi Agen Pembangunan Kota Malang

Lanjut Bung Edi bahwa karena yang dibutuhkan untuk saat ini SMA di wilayah Kecamatan Blimbing, di mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka dirinya atas nama Pemerintah Kota Malang akan mengusulkan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

"Karena yang namanya SMA itu tanggung jawab dan kewenangan provinsi, maka tentu itu akan kita angkat menjadi usulan kepada Pemprov Jatim," katanya. 

Terkait dengan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang kerap kali melanda Kota Malang, Edi mengatakan bahwa sudah ada identifikasi titik rawan bencana. Terkait hal tersebut juga harus ada penanganan yang mendasar. 

"Fasilitas-fasilitas umum yang ada di kawasan perumahan juga menjadi prioritas utama. Jadi tidak semua kawasan itu dibangun. Apalagi itu tanah urukan dan sebagainya itu menjadi perhatian di kawasan perumahan," jelasnya. 

Selain itu juga ada pelayanan publik yang harus lebih ditingkatkan. Seperti SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang tengah berjalan di Kota Malang, hal tersebut harus dimaksimalkan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari segala tingkatan. 

Jika telah dimaksimalkan dengan baik akan membantu terkait pendokumentasian, pengadministrasian hingga pengolahan data untuk pembangunan daerah. 

Berdasarkan informasi yang didapat media online ini, khusus untuk sistem SIPD terdapat catatan yang butuh keseriusan dan keterbukaan dari jajaran OPD pengusul di tingkat kelurahan. Hal itu ditekankan karena masih ditemukan usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat belum ter-upload. 

Maka dari itu harus ada keinginan mendasar dari seluruh lapisan dalam membangun Kota Malang melalui usulan-usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. 

Selain fokus terhadap hal yang bersifat fisik, Edi juga mengatakan bahwa terdapat fokus utama yang bersifat non-fisik seperti terkait angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Malang yang cenderung mengalami kenaikan. 

"Saya ingatkan bahwa angka kemiskinan di Kota Malang naik, angka pengangguran juga naik. Ini juga menjadi perhatian kita semua di dalam merencanakan musrenbang ini, supaya yang non fisik pun menjadi perhatian kita," bebernya. 

Lanjut Bung Edi bahwa untuk angka kemiskinan di Kota Malang yang tadinya berada di angka 4,07 persen saat ini naik di angka 4,44 persen. "Itu jika dikalikan dengan 850 ribu jumlah penduduk kita sekitar 42 ribu warga kita yang betul-betul hidup di garis kemiskinan. Ini adalah data yang baru dikeluarkan oleh BPS," katanya. 

Sedangkan untuk angka pengangguran dikatakan Edi juga mengalami kenaikan. Dari yang tadinya menempati posiai 9,4 persen, saat ini naik menjadi 7,07 persen. "Ini naik. Ini mesti yang menjadi beban jika tidak terselesaikan. Sehingga apa yang menjadi program kedepan bagaimana kita memperkuat jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi," bebernya. 

Sementara itu, Kasubid Perencanaan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Malang Pak Susetyo Yudi mengatakan bahwa terkait tahapan Musrenbang di tingkat kecamatan dalam aplikasi SIPD dimulai dari Pra Musrenbangcam yang dilaksanakan paling lambat tanggal 6 Februari 2021 setelah pelaksanaan musrenbang di seluruh kelurahan yang ada di kecamatan tersebut.  "Musrenbangcam dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Februari 2021 dan setelah pelaksanaan Pra Musrenbang," katanya. 

Sementara dari evaluasi verifikasi Bappeda Kota Malang dikatakan Yudi bahwa terdapat beberapa usulan yang masuk dan ditolak. "Jumlah usulan yang masuk 4.857 usulan, untuk Kecamatan Blimbing 909 usulan. Jumlah usulan yang ditolak 48 usulan, Kecamatan Blimbing 13 usulan," tandasnya.

Topik
Berita MalangWakil Wali Kota MalangPra Musrenbang di Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru