Operasi Yustisi Sumbang Kas Pemkab Malang Rp 8 Juta, Pemakaian Masker Dominasi Pelanggaran

Jan 20, 2021 20:55
Petugas gabungan yang terlibat dalam operasi yustisi saat menindak beberapa pelanggar yang tidak mematuhi ketetapan PPKM (Foto : Istimewa)
Petugas gabungan yang terlibat dalam operasi yustisi saat menindak beberapa pelanggar yang tidak mematuhi ketetapan PPKM (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Dalam kurun waktu 9 hari, yakni sejak awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan di Kabupaten Malang. Para pelanggar sudah menyumbang kas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang, hingga jutaan rupiah.

”Yang (operasi yustisi) sekarang, terkait pengenaan sanksi dendanya hanya terkumpul sekitar Rp 8 juta sekian,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat ditemui media online ini di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga : Soroti Rumah di Sempadan Sungai yang Rawan Longsor, Legislatif Beri Catatan Khusus

Jika dibandingkan dengan operasi yustisi jilid pertama, yakni disepanjang akhir tahun 2020 lalu, uang yang terkumpul dari pemberian sanksi denda mengalami penurunan secara derastis.

”Kalau yang dulu, saat operasi yustisi pertama itu, sanksi dendanya terkumpul sekitar Rp 64 juta sekian,” jelas Wahyu.

Atas dasar itulah, Wahyu menyampaikan jika tingkat kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan selama PPKM ini, mengalami peningkatan.

”Sekarang dengan sasaran operasi yustisi yang sama di 33 kecamatan, jumlah pelanggarannya terbilang sedikit. Bahkan teguran terhadap pelaku usaha, juga turun derastis. Jadi mereka (masyarakat) sudah banyak yang taat. Capaian kesadaran masyarakat selama PPKM ini kalau kita nilai secara persentase mencapai 80 persen,” jelasnya.

Lebih rinci, dijelaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Nazarudin Hasan, memasuki pekan kedua pelaksaanaan PPKM, tepatnya sejak tangggal 11 hingga 19 Januari 2021, ada 2.848 pelanggar PPKM yang ditindak.

Rinciannya, pelanggar yang diberikan teguran lisan sebanyak 708 orang, 115 pelanggar diberi teguran tertulis, 6 orang pelanggar disita Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1.613 pelanggar diberikan sanksi berupa kerja sosial dan 406 sisanya dikenakan sanksi denda.

”Ini datanya, dari 406 pelanggar yang dikenakan sanksi denda, jumlah nominal dendanya terkumpul Rp 8.309.000,” jelasnya sembari menunjukkan secarik kertas berisi data pelanggaran selama operasi yustisi saat PPKM diterapkan.

Baca Juga : Terkait Sanksi Penolakan Vaksin Covid-19, Bupati Sanusi: Tunggu Instruksi Pusat

Sekedar informasi, seperti yang sudah diberitakan, selain menindak pelanggar ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, tentang PPKM secara perseorangan. Petugas gabungan mulai dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, TNI, Polri, Satpol PP, hingga jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), juga memberikan teguran kepada tempat usaha.

Sedikitnya ada 393 tempat usaha mulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL), toko, hingga rumah makan yang diberikan teguran karena melanggar protokol kesehatan dan ketetapan PPKM. Yakni tetap beroperasional meski di atas pukul 21.00 WIB.

”Rata-rata untuk pelangaran yang kami kenakan sanksi denda itu, karena tidak menggunakan masker. Sedangkan untuk tempat usaha, sejauh ini masih kita berikan teguran lisan. Tapi mulai kemarin (Selasa 19/1/2021) jika ada yang melanggar akan kita segel,” tukas Nazarudin.

 

Topik
operasi yustisi kabupaten malangsanksi pelanggar ppkmpelanggar ppkm kabupaten malangSekda Kabupaten Malang Wahyu HidayatSatpol PP Kabupaten Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru