PPKM Berjalan Nyaris Sepekan, Bupati Malang Sanusi Minta Muspika Terus Berpatroli

Jan 16, 2021 14:28
Bupati Malang Sanusi saat memberikan arahan ketika rapat koordinasi dan sosialisasi PPKM (Foto: Istimewa)
Bupati Malang Sanusi saat memberikan arahan ketika rapat koordinasi dan sosialisasi PPKM (Foto: Istimewa)

Hari ini (Sabtu 16/1/2021) tepat 6 hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang berlangsung.

Bupati Malang Sanusi mengklaim, jika selama kurun waktu nyaris 1 minggu setelah Kabupaten Malang melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tersebut, mayoritas masyarakat dinilai sudah patuh dalam melaksanakan ketetapan pemerintah pusat terkait PPKM.

Baca Juga : Di Tengah PPKM, Dewan Kota Malang Tetap Kawal Pencairan Bansos

"PPKM khususnya tentang pembatasan jam malam sudah diterapkan di Kabupaten Malang," ungkapnya saat ditemui media online ini di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu (16/1/2021).

Namun demikian, guna memastikan agar ketentuan PPKM berjalan sebagaimana mestinya, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, telah menginstruksikan kepada para Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk aktif melaksanakan patroli di setiap harinya.

"Kami (Forkopimda Kabupaten Malang) aktif melakukan patroli, dibantu dengan jajaran Muspika untuk patroli di daerah. Setiap malam mereka (Muspika) selalu menggelar operasi," timpal Sanusi.

Tidak hanya sekedar menginstruksikan, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini, juga telah menggelontorkan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan Muspika dalam menertibkan warga saat PPKM.

"Anggaran sudah kita bantu untuk (operasional, red) Muspika, masing-masing kecamatan saya alokasikan Rp 10 juta," terangnya.

Seperti yang sudah diberitakan, anggaran yang jika dijumlahkan mencapai Rp 33 juta itu, telah didistribusikan sejak awal PPKM diberlakukan di Kabupaten Malang. Yakni pada Senin (11/1/2021) lalu.

"Untuk memastikan apakah PPKM ini berjalan sesuai ketentuan, saya sudah instruksikan Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Malang untuk melakukan evaluasi. Nanti datanya akan disampaikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan setelah PPKM berakhir," tukasnya.

Sekedar informasi, PPKM dilangsungkan sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Sedangkan ketetapan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tersebut, terlampir 8 poin yang harus ditaati. Ke-delapan poit itu meliputi:

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat

2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line

3 . Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. Mengatur pemberlakuan pembatasan:

Baca Juga : Bupati Sanusi Bantah Tudingan Tumbal Politik dalam Pemilihan Ketum PSSI

⁃ kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran

⁃ pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

7. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara

8. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum

 

Topik
pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berita Lainnya

Berita

Terbaru