Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pengentasan banjir di Kota Malang masih menjadi hal yang rumit untuk diselesaikan. Hal itu dikarenakan proyek yang sedianya dapat dilanjutkan pada tahun lalu maupun tahun ini, masih tersangkut dengan perkara hukum. 

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan salah satu proyek untuk pengentasan banjir tersebut saat ini masih tersangkut proses hukum. Dalam hal ini Pemkot Malang masih menunggu putusan untuk pengajuan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). "Jacking kami masih menunggu, itu kan urusan kurator. Dan dari kurator itu yang mengajukan ke BANI," ujarnya.

Baca Juga : Ogah Jadi Kelinci Percobaan, Iran Larang Vaksin Covid-19 Buatan Amerika dan Inggris

Ya, terulurnya proyek pembangunan Jacking tersebut lantaran Pemkot Malang digugat pembayaran proyek kepada PT Citra Gading Asritama (CGA) dengan nominal belasan miliar.

Namun, Sutiaji menyebut keputusan terkait gugatan itu belum juga final. Karenanya pihaknya masih menunggu keputusan dari BANI apakah Pemkot Malang harus membayar nominal yang digugatkan tersebut.

"Kan itu nagih ke kita, jumlah tagihan yang jangan disebut lah. Kalau kita punya hutang ya harus bayar, tapi perintah siapa? Ini belum ada keputusan, karena di PN sini kami banding. Di sana hasilnya ini salah alamat. Nah ini yang bisa memutuskan adalah BANI," imbuhnya.

Lebih jauh, belum terselesaikannya proses hukum tersebut menjadikan Pemkot Malang urung memasukkan proyek pembangunan Jacking dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Namun, ia berharap proses hukum selesai tahun ini. Sehingga, untuk proyeksi pembangunan jacking tersebut bisa dimasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca Juga : Tol Malang-Kepanjen Diproyeksikan Bakal Berlanjut hingga Blitar dan Tulungagung

Pun, jika putusan pengadilan menyatakan Pemkot Malang harus membayar, maka pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan penaksiran terkait nominal yang harus dibayarkan. "Kita tetap ikuti nanti proses hukum, seandainya kami harus bayar, maka saya minta BPK juga akan menaksir itu berapa pembiayaan yang harus dibayar. Tapi nanti ditaksir, sehingga baru itu kalau clear, karena BPK salah satu saksi," terangnya.

Nantinya, ia memastikan jika proyek Jacking itu difungsikan, persoalan banjir di beberapa titik seperti kawasan Bondowoso termasuk Universitas Negeri Malang (UM), Klaseman, dan daerah Galunggung akan tertangani.