Pembelajaran Daring Selama PPKM Kembali Diberlakukan di Kabupaten Malang

Jan 09, 2021 18:31
Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan PPKM (Foto : Ashaq Lupito/ MalangTIMES)
Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan PPKM (Foto : Ashaq Lupito/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kegiatan pembelajaran tatap muka baik di lingkungan pendidikan formal maupun pondok pesantren (Ponpes), kembali ditiadakan. Wacana tersebut bakal diterapkan selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berlangsung di Kabupaten Malang.

”Sama, tidak ada bedanya, semua harus ikuti instruksi Mendagri,” tegas Bupati Malang Sanusi saat ditanya apakah pendidikan di lingkungan Ponpes akan kembali dilakukan secara daring.

Baca Juga : Presiden Jokowi dan Mendikbud Orasi Ilmiah di Rapat Senat Terbuka UB ke-58

Sekedar diketahui, kebijakan pembelajaran secara online tersebut, tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021. Tepatnya pada poin kedua yang tertulis ; Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line.

Sementara itu, lanjut Sanusi, kebijakan kembali diterapkannya pendidikan daring selama PPKM tersebut, dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

”Nanti akan dilakukan pendekatan dengan pihak pengasuh pondok, sehingga tidak ada pendidikan tatap muka. Harapannya agar benar-benar bisa menyelamatkan masyarakat di Kabupaten Malang, dari paparan Covid-19,” terangnya.

Perlu diketahui, kembali ditegaskannya pendidikan daring di lingkup Ponpes tersebut, mencuat saat rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sabtu (9/1/2021).

Dalam agenda yang dilangsungkan di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut, salah satu peserta rapat ada yang menyampaikan dalam sesi tanya jawab, jika di beberapa Ponpes yang ada di Kabupaten Malang masih sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Yakni terjadinya kerumunan saat pihak wali santri atau orang tua, diperbolehkan menyambangi santri. Atas dasar itulah, selain menegaskan instruksi Mendagri soal pendidikan daring, Sanusi juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang agar membuat Surat Edaran (SE), tentang pelarangan menyambangi santri selama PPKM berlangsung.

”Segera akan dibuatkan surat edaran ke pondok pesantren, selama tanggal 11 sampai 25 (Januari 2021) dilarang kegiatan itu (sambang santri, red),” tegasnya.

Selain mengeluarkan surat edaran, Bupati Malang juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, untuk melakukan rapid test masal di lingkungan pondok pesantren.

Baca Juga : Kaleidoskop Pendidikan 2020: Inovasi dan Prestasi Gemilang Unikama untuk Negeri

”Kalau hasil dari rapid test ternyata ada yang positif, sementara akan disuruh pulang (isolasi mandiri atau menjalani penanganan medis, red),” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan guna men-tracing penyebaran Covid-19 di lingkungan pondok pesantren. ”Tapi sejauh ini belum ada klaster dari pondok pesantren, jadi kami antisipasi agar jangan sampai ada,” tukasnya.

Terpisah, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, juga sependapat dengan pemaparan Bupati Malang. Dalam sambutannya, perwira polisi dengan pangkat dua melati dibahu ini, berharap agar Pemkab Malang maupun institusi terkait yang berkaitan dengan Pondok Pesantren, juga membuat kebijakan khusus tentang penerapan PPKM di lingkungan pondok pesantren.

”Kabupaten Malang ini banyak pondok pesantren, mungkin Kementrian Agama juga perlu mengeluarkan edaran yang menjelaskan soal PPKM, disarankan mengurangi kegiatan yang sifatnya tatap muka dan sebagainya,” jelas Kapolres Malang.

Menurut Hendri, kebijakan tersebut perlu diterapkan mengingat penyebaran Covid-19 saat ini semakin memprihatinkan. ”Harapannya PPKM ini bisa maksimal dan mampu memutus penyebaran Covid-19,” lugasnya.

Topik
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berita Lainnya

Berita

Terbaru