Ilustrasi vaksin Covid-19. (Foto: Shutterstock/Blue Planet Studio).
Ilustrasi vaksin Covid-19. (Foto: Shutterstock/Blue Planet Studio).

MALANGTIMES - Pelaksanaan vaksin Covid-19 di Indonesia bakal segera dimulai. Pemerintah pusat telah menetapkan, 13 Januari 2021 mendatang secara simbolis vaksinasi akan dilakukan dilingkup pejabat nasional.

Nantinya, setelah pelaksanaan simbolis tersebut, setiap daerah diminta menetapkan jadwal untuk vaksinasi bagi warganya.

Baca Juga : Pemkot Malang Ancang-Ancang Pindahkan Pasien Safe House ke RS Lapangan

Hal tersebut dijelaskan Juru Bicara Gugus Satgas Covid-19 Kota Malang dr Husnul Muarif, seusai mengikuti rakor kesiapan pelaksanaan vaksinasi secara virtual di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Selasa (5/1/2021).

"Dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu yang utama adalah ketersediaan vaksin. Kemudian pendistribusian vaksin dan terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi secara simbolis dari Pemerintah Pusat nantinya akan dilakukan oleh Presiden RI Jokowi, beserta jajaran pejabat lainnya, termasuk para menteri.

Selanjutnya, hal itu akan dilangsungkan di setiap daerah, yakni di tanggal 14 dan 15 Januari 2021. "Nah, di daerah itu nanti menyusul, tanggal 14 dan 15 simbolis juga. Gubernur, Sekda dan yang lainnya," jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang itu menambahkan, ada penekanan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan vaksinasi di setiap daerah. Yaitu, meminta kepada setiap Kepala Daerah untuk menata sedemikian rupa agar tidak terjadi rush atau serbuan. Mengingat, penerima vaksin nantinya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.

"Tadi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) menginginkan bahwa semua kepala daerah untuk bisa mengantisipasi adanya rush di masyarakat. Sehingga ini nanti harus bisa diatur pelaksanannya. Jangan sampai terjadi kerumunan," imbuhnya.

Baca Juga : Usai Lakukan Micro Planning, Dinkes Kabupaten Malang Pilih 52 Faskes untuk Tempat Vaksinasi

Termasuk, tahapan penerima vaksin yang diminta untuk disosialisasikan kepada masyarakat di masing-masing wilayah. Di antaranya, penerima prioritas pertama Tenaga Kesehatan (Nakes) akan dilakukan vaksinasi pada tahap pertama. Kemudian, prioritas penerima vaksin berikutnya akan diberikan kepada aparat TNI/Polri, dan petugas pelayanan publik. Selanjutnya, bagi masyarakat yang rentan atau dalam kondisi ternangkit Covid-19 atau pasien kontak erat. Baru masyarakat umum lainnya.

"Tahapan-tahapan ini yang harus ditata. Supaya apa? yang penerima tahapan keempat tidak masuk di tahap pertama, yang tahap tiga ndak masuk ke pertama. Nah, ini bagaimana pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah supaya tidak terjadi rush di masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh, mengikuti instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak bergantung pada vaksin. Melainkan, harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Sehingga, vaksin ini hanya sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran dari virus Covid-19. Penekanannya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan, sekalipun sudah di vaksin," pungkasnya.