MALANGTIMES - Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/12/2020).
Jokowi telah melantik enam menteri baru yang akan masuk dalam jajarannya hingga 2024 mendatang.
Baca Juga : Presiden Jokowi Disebut Bangun "Kabinet Capres 2024", Apa Maksudnya?
Terkait reshuffle ini, tentu banyak pihak yang turut menyorot. Salah satunya yakni analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.
Ubedilah menyebut jika masih ada tiga menteri lain di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki catatan rapor merah.
Namun, mereka justru dipertahankan oleh Jokowi. Ubedilah lantas menilai jika Jokowi tak berani mencopot tiga menteri tersebut.
Ia menilai jika menteri tersebut tak menunjukkan progres yang baik dalam program yang dijalankannya.
"Sebenarnya menteri-menteri lain juga memiliki catatan rapor merah, tetapi Jokowi nampaknya tidak berani memberhentikannya. Misalnya Menko Manivest (Marves), Mendikbud dan Menteri Keuangan," kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kata Ubedilah, tak menunjukkan kemajuan sesuai janji-janji soal investasi.
Lalu ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menurut Ubedilah perlu diganti. Hal ini karena melihat angka pertumbuhan ekonomi yang terus menurun.
Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang dinilai soal masalah kurikulum yang bikin gaduh.
Baca Juga : Risma Gulirkan Program Bansos Non-tunai, Langsung Transfer ke Penerima
Di sisi lain, Ubedilah mengakui terkejut saat Jokowi mengganti Menteri Kesehatan dengan Budi Gunadi Sadikin yang tak memiliki latar belakang dari bidang kesehatan.
Bahkan ia juga menyinggung soal Menteri Agama yang kini diisi oleh Yaqut Cholil Qoumas.
"Posisi Menteri Agama juga nampaknya kurang tepat karena bukan berasal dari kekuatan NU yang sangat kultural," tambah dia.
Selanjutnya Ubedilah juga menyinggung Tri Rimaharini yang menjadi Menteri Sosial.
"Ada Risma yang memberi efek kejut sekaligus pelipur lara. Mungkin PDIP ingin kembali bangun citranya yang terpuruk akibat Mensos sebelumnya yang dari PDIP tersandung korupsi bansos," ucapnya.
Dengan adanya reshuffle ini, Ubedilah malah mencium adanya nuansa transaksional antara kekuatan politik di parlemen dan eksekutif dengan terpilihnya menteri baru dari partai.
