Profesor UB: Pilkada Membahayakan Keberlangsungan NKRI

Dec 17, 2020 16:32
Profesor Bidang Sosiologi Pemerintahan UB, Prof Dr Drs H Luqman Hakim MSc. (Foto: Humas)
Profesor Bidang Sosiologi Pemerintahan UB, Prof Dr Drs H Luqman Hakim MSc. (Foto: Humas)

MALANGTIMES - Profesor Bidang Sosiologi Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB) Malang Dr Drs H Luqman Hakim MSc mengungkapkan bahwa keberadaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dianggap membahayakan, karena sudah menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945.

"Biaya pemilihan politik yang mahal calon kepala daerah dikuasai ataupun secara suka rela menyerahkan diri kepada oligarki yang pusat kekuasaannya berada di tangan para pejabat tinggi negara, petinggi partai politik atau para cukong," ucapnya dalam orasi ilmiahnya, Kamis (17/12/2020).

Baca Juga : Sekjen Kemenag: UIN Malang Sudah Punya Modal Besar untuk Jadi Kampus Internasional

Luqman dikukuhkan menjadi profesor baru di Gedung Widyaloka. Ia merupakan profesor aktif ke 12 dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), profesor aktif ke-188 di UB, dan ke-271 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh UB. 

"Oleh karena itu, dari perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, Pilkada cepat atau lambat, membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," sambung pria yang menyelesaikan S2 di SOAS University of London tersebut.

Luqman menambahkan, meskipun sudah menjauh dari cita-cita proklamasi, masyarakat sudah cerdas. Menurutnya, masyarakat justru memainkan Pilkada untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Mereka sengaja menjual suara kepada semua bakal calon (Balon) tetapi juga menanti Serangan Fajar.

"Ketika akhirnya tidak sedikit mereka yang berhasil terpilih ternyata masuk bui, masyarakat tidak perduli, bahkan mempersalahkan sang aktor yang hanya pandai korupsi berjamaah dengan kelompoknya sendiri, dan gagal memainkan peran Si Pitung si perampok dermawan dalam folklore rakyat Betawi zaman kolonial," paparnya.

Baca Juga : 13 Mahasiswa Unikama Lolos Program Kampus Mengajar Perintis dari Kemendikbud

Ia juga menyatakan, Pilkada saat ini mengalami bias politik dan sosial sehingga berkembang menjadi pemilihan politik antroposentrik kedaerahan dalam arti lebih menyuburkan ikatan-ikatan primordialisme daripada ikatan-ikatan nasionalisme politik.

"Saat ini Pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan selama 15 tahun," katanya.

Topik
Pilkada SerentakPakar Politik UB

Berita Lainnya

Berita

Terbaru