MALANGTIMES - Berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan penyandang disabilitas terus dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang. Hal itu diberikan sebagai bentuk perhatian bagi penyandang disabilitas selain bantuan sosial.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Peni Indriani mengatakan kebanyakan penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang bagus. Keterampilan itu harus dikembangkan sehingga bisa mewujudkan kemandirian.
Baca Juga : Jelang Akhir 2020, Disnaker-PMPTSP Kota Malang Catat Pengaduan Bangunan Paling Dominan
"Bentuk pelatihannya banyak. Dan itu memang sudah disusun programnya," kata Peni kepada MalangTIMES.
Bukan hanya melakukan terapi. Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga mendatangkan tenaga pelatih untuk penyandang disabilitas. Bahkan ada juga penyandang disabilitas yang dirujuk ke perusahaan di Jawa Timur untuk mendapatkan keterampilan berkarya secara langsung. Seperti yang dilakukan belum lama ini, seorang penyandang disabilitas dirujuk ke PT Bina Grahita Tuban untuk mendapatkan pelatihan berkarya.
Selain pelatihan, bentuk perhatian lain yang diberikan adalah pemberian bantuan sosial berupa sembako yang rutin dilakukan setiap bulan. Selain itu, Dinsos-PSAP2KB memberikan beberapa bantuan alat seperti kursi roda hingga alat bantu dengar.
Sementara, berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik yang ramah disabilitas, Peni mengatakan memang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sebab, saat ini masih ada beberapa pusat layanan publik yang belum ramah disabilitas.
Meski begitu, sebagian besar telah berupaya melengkapi fasilitas ramah disabilitas tersebut. Mulai dari toilet hingga jalan yang ditata sesuai kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus.
Baca Juga : Musim Penghujan, Wawali Malang Ajak Menanam Pohon
Sementara itu, pendamping komunitas disabilitas Kota Malang Dewi Anggraini Piculima menilai, usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Malang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus selama ini patut diapresiasi. Pemkot dinilai melibatkan rekan-rekan difabel usia anak maupun dewasa di tengah situasi belajar tentang inklusivitas maupun yang lain.
Salah satu usaha Pemerintah Kota Malang itu adalah melibatkan difabel dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan mulai tahun 2018 melalui musrenbang tematik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menjadi belajar dan menyadari bahwa memang isu disabilitas tidak bisa selesai hanya dalam bantuan atau jaminan sosial sosial.
"Pemerintah akhirnya belajar. Ada banyak hak dan kebutuhan yang menjadi aspirasi difabel. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan aksesibilitas yang kemudian jadi fokus bidang yang menjadi acuan dalam musrenbang tematik," kata Dewi.
