Wali Kota Malang Sutiaji didampingi istri Widayati Sutiaji (tengah) saat berfoto bersama anak-anak disabilitas (Dokumentasi Humas Pemkot Malang/Foto diambil sebelum pandemi covid-19).
Wali Kota Malang Sutiaji didampingi istri Widayati Sutiaji (tengah) saat berfoto bersama anak-anak disabilitas (Dokumentasi Humas Pemkot Malang/Foto diambil sebelum pandemi covid-19).

MALANGTIMES - Menjadi kota yang ramah disabilitas merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Kota Malang yang saat ini terus berupaya diwujudkan. Selain memperbanyak fasilitas yang ramah disabilitas, Pemerintah Kota Malang juga berupaya melibatkan masyarakat berkebutuhan khusus untuk menyusun pembangunan di Kota Pendidikan ini.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Peni Indriani menyampaikan, perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat disabilitas selama ini tidak hanya terbatas pada bantuan sosial saja.

Baca Juga : Wali Kota Batu Launching Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan

Melainkan melalui berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan masyarakat disabilitas. Karena sejauh ini, kebanyakan dari mereka selalu memiliki keterampilan yang luar biasa, dan harus dikembangkan. Sehingga bisa mewujudkan kemandirian bagi mereka.

"Bentuk pelatihannya banyak, dan itu memang sudah disusun programnya," kata Peni pada MalangTIMES.

Bukan hanya mendatangkan para tenaga pelatih saja, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga merujuk beberapa penyandang disabilitas ke perusahaan di Jawa Timur untuk mendapatkan keterampilan berkarya secara langsung. Seperti yang dilakukan belum lama ini, di mana seorang penyandang disabilitas dirujuk ke PT Bina Grahita, Tuban, untuk mendapatkan pelatihan berkarya.

Selain pelatihan, bentuk perhatian lain yang diberikan menurut perempuan berhijab itu adalah pemberian bantuan sosial berupa sembako yang rutin dilakukan setiap bulannya. Selain itu juga memberikan beberapa bantuan alat seperti kursi roda hingga alat bantu dengar.

Sementara berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik yang ramah disabilitas, menurutnya memang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena saat ini, masih ada beberapa pusat layanan publik yang belum ramah disabilitas. Meski begitu, sebagian besar telah berupaya melengkapi fasilitas tersebut. Mulai dari toilet hingga jalan yang ditata sesuai kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu sebelumnya menyampaikan, berbagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang yang ramah disabilitas terus dilakukan. Salah satunya dengan menyusun rencana Peraturan Daerah berkaitan dengan masyarakat berkebutuhan khusus.

Selin itu juga melibatkan masyarakat berkebutuhan khusus tersebut untuk menyusun rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tematik.

Dalam musrenbang tematik tersebut, setiap usulan kegiatan akan melibatkan penyandang disabilitas. Setiap usulan yang disampaikan akan dikaji dan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Dengan kondisi itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat disabilitas, dapat terpenuhi.

"Setiap usulan selalu dikaji bersama untuk kemudian bisa direalisasikan sesuai dengan skala prioritas," jelas Dwi.

Sementara itu, Pendamping Komunitas Disabilitas Kota Malang, Dewi Anggraini Piculima menilai, usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Malang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus selama ini patut diapresiasi. Baik untuk melibatkan rekan-rekan difabel usia anak maupun dewasa di tengah situasi proses untuk belajar tentang inklusifitas, maupun lain sebagainya.

Salah satu usaha Pemerintah Kota Malang itu menurutnya adalah melibatkan difabel dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan mulai tahun 2018 melalui musrenbang tematik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menjadi belajar dan menyadari bahwa memang isu disabilitas tidak bisa selesai hanya dalam bantuan atau jaminan sosial sosial saja.

"Pemerintah akhirnya belajar, ada banyak hak dan kebutuhan yang menjadi aspirasi difabel. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan aksesibilitas yang kemudian jadi fokus bidang yang menjadi acuan dalam musrenbang tematik," katanya.

Namun, pendampingan pembangunan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan memang belum bisa maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari iklim kinerja hingga isu darurat di dalam pemerintah sendiri yang juga menyebabkan beberapa anggaran atau acuan pembangunan yang tidak sensitif pembangunan tidak menjadi fokus kinerja pemerintah beberapa waktu.

Baca Juga : Lansia Derita Inkontinensia Urine, Tenang Ini Solusinya

 

"Hal itu yang menyebabkan usaha yang disebutkan di atas menjadi belum terakomodasi secara maksimal," tambahnya.

Sehingga, salah satu solusi yang coba ditawarkan adalah kinerja kolaborasi dalam penanganan isu disabilitas seperti yang digaungkan dalam SDGs. Menurutnya harus ada keterlibatan yang terkoordinir baik antara pemerintah dan parlemen, akademika dan tim ahli, CSO dan media, pengusaha dan filantropis, serta tidak melupakan kehadiran difabel yang juga berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di dalamnya sesuai dengan kemampuan bidang dan kinerja masing-masing.

"Dengan adanya kolaborasi, diharapkan pemerintah tidak ada lagi istilahnya "kelupaan" memberi perhatian pada isu disabilitas. Karena sudah ada koordinasi dengan pihak pembangunan lain serta model pembangunan tidak dibebankan sepenuhnya pada pemerintah," tambahnya.

Sebagai masyarakat, menurutnya sudah ada beberapa hal yang diusahakan oleh Wali Kota Malang dalam mewakili pemerintah dengan membentuk beberapa tematik. Namun khusus untuk penanganan isu disabilitas secara langsung, memang belum terasa secara langsung.

"Butuh komitmen bersama untuk terikat dalam melakukan mitigasi resiko dan koordinasi hasil kerja masing-masing pihak," pungkasnya.

Sedangkan mengenai fasilitas umum, Wali Kota Malang Sutiaji sebelumnya menyampaikan, selama ini ada kurang lebih 679 penyandang disabilitas di Kota Malang. Selama ini, fasilitas umum yang diberikan kepada penyandang disabilitas di berbagai lini pun terus diperbaiki. Mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik di tingkat kelurahan hingga kota.

Namun, dia mengakui jika sejauh ini fasilitas yang diberikan masih belum maksimal.  Itu lantaran masih ada beberapa pusat kesehatan dan lembaga pendidikan saja yang sudah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Dia pun berjanji akan meningkatkan layanan secara bertahap untuk tingkatkan keamanan dan kenyamanan penyandang disabilitas.

"Selama ini puskesmas, baru Puskesmas Janti. Untuk kelurahan, baru Kelurahan Blimbing yang beri fasilitas untuk penyandang disabilitas," tambah Sutiaji.

Sementara beberapa pusat layanan publik hingga Balai Kota Malang sampai saat ini belum maksimal dalam memberi layanan tersebut. Sutiaji pun menyampaikan jika kondisi itu akan segera dicarikan solusi yang tepat. Sehingga seluruh layanan di Kota Pendidikan ini dapat inklusif dan ramah disabilitas.

"Dan saya tekankan agar semua wilayah mulai dari tingkat kecamatan memiliki data terkait penyandang disabilitas dan mengetahui apa saja yang menjadi catatan dan diperlukan. Data harus dilaporkan secara berkala," pungkas dia.