Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Dandung Djulharjanto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Dandung Djulharjanto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Jelang akhir 2020, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, mencatat pengaduan berkaitan dengan bangunan yang paling mendominasi. Aduan kebanyakan berasal dari masyarakat yang merasa keberatan dengan pendirian sebuah bangunan.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Disnaker-PMPTSP Kota Malang Dandung Djulharjanto, menyampaikan, setiap aduan yang masuk selalu ditindaklanjuti.

Baca Juga : Capai Misi Pertama, Pendidikan Karakter Masih Jadi Andalan Wali Kota Malang

 

"Berdasarkan pengalaman, kami selalu lihat ke lapangan. Ada aduan yang memang harus ditindaklanjuti, tapi ada juga yang mengada-ada dan saat dilihat di lapangan tidak ada," katanya.

Dandung menjelaskan, untuk setiap aduan yang masuk ditindaklanjuti sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Selain menurunkan petugas untuk melihat langsung kondisi di lapangan, Disnaker-PMPTSP Kota Malang juga memanggil pihak yang mengadu juga yang diadukan.

Kedua belah pihak kemudian ditemukan untuk mencari jalan keluar. Apabila memang ada pelanggaran, maka yang bersangkutan harus melakukan pembenahan sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Dan semuanya pasti diproses dan dicarikan jalan keluarnya," tambahnya.

Aduan berkaitan dengan pendirian bangunan itu salah satunya dikarenakan adanya pengusaha yang belum paham dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah diterapkan sesuai instruksi pemerintah pusat. Kebanyakan para pengusaha langsung mendirikan bangunan pasca mendapat Nomor Izin Berusaha (NIB) pada OSS.

Padahal, sebelum melakukan pembangunan atau pasca mendapatkan NIB, pengusaha masih harus memenuhi komitmen seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan warga sekitar. Hal itu yang terkadang masih luput.

Baca Juga : Tahun Depan, Taman-Taman di Kota Malang Akan Dipasang WiFi Gratis

 

Sehingga diharapkan para pengusaha yang sudah memiliki NIB untuk terlebih dulu menyelesaikan komitmen sebelum membangun dan memulai usahanya. Dengan begitu, tidak akan menimbulkan polemik di kemudian hari. Karena sesuai aturan, NIB harus dilengkapi dengan komitmen untuk ditetapkan sebagai usaha yang sah.

Sementara untuk aduan dibidang ketenagakerjaan, menurut Dandung, lebih banyak berupa aduan dari para pekerja yang tak menerima haknya secara penuh. Terutama selama masa pandemi Covid-19 ini, di mana ada beberapa pekerja yang mengadu lantaran tak menerimak haknya secara penuh.