Ilustrasi. (Foto: Shutterstock).
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock).

MALANGTIMES - Besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di tahun 2021 di setiap daerah di Jawa Timur telah ditetapkan. Untuk Kota Malang besarannya Rp 2.970.502.

Kenaikan itu tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang beberapa waktu yang lalu. Yang mana sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji telah menyepakati besaran UMK Rp 3.053.579, atau naik sebesar Rp 158 ribu untuk diajukan kepada provinsi Jawa Timur.

Baca Juga : Presiden Jokowi Minta Libur Panjang Akhir Tahun Dikurangi, Ini Alasannya

 

Namun, besaran UMK yang ditetapkan provinsi Jawa Timur untuk Kota Malang di tahun depan tercatat ada kenaikan Rp 75 ribu dari UMK tahun sebelumnya yang berada di angka Rp Rp 2.895.502.

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyatakan apa yang menjadi keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkaitan dengan besaran UMK untuk Kota Malang itulah yang menjadi ketetapan untuk dijalankan. "Kemarin (UMK) jadi memang kewenangan ada di provinsi. Maka ya sudah ini yang ditetapkan," jelasnya.

Meski tak sesuai dengan yang diajukan sebelumnya, angka besaran UMK yang telah diputuskan gubernur akan segera diinstruksikan kepada para pengusaha dan perusahaan-perusahaan untuk diterapkan di Kota Malang. "Ini angka di tengah-tengah juga dari nilai usulan kami. Nanti (segera diinstruksikan penerapannya)," terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 158/53S/KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 telah ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 21 November lalu, dan diinstruksikan untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021.

Baca Juga : Tunjukkan Keseriusan, Bappeda Kota Malang Fasilitasi Industri Digital

 

Dalam surat itu pula dijelaskan ketentuan implementasi UMK. Di antaranya pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK.