Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Keberadaan perumahan untuk berkewajiban menyetorkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah (pemda) tampaknya tidak mudah dijalankan.

Tahun 2020 ini saja, tercatat 58 perumahan sudah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Meski jumlah tersebut telah mencapai target,  masih ada setidaknya 281 perumahan yang belum menyetorkan PSU.

Baca Juga : 58 Perumahan Setorkan PSU, KPK Minta Sisanya 281 Terselesaikan 2 Tahun

Dari jumlah tersebut, empat di antaranya tercatat menyetorkan PSU secara mandiri. Artinya tidak melalui pengembang atau dilakukan oleh warga yang menempati rumah tersebut.

Hal tersebut dilakukan lantaran memang di kawasan tersebut tidak ada pengembangnya. "Kenapa kok akhirnya warga, itu karena pengembang nggak ada. Di antaranya, Perumahan Bumi Kepuh permai, Bumi Meranti Wangi, Bumi Sulfat Residence, dan De Salvia. Warga yang menyerahkan langsung kepada Pemerintah Kota Malang, jadi ndak harus pengembang," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Hadi Santoso.

Pria yang akrab disapa Soni itu menjelaskan, mekanisme dari warga untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot Malang cukup mudah dan tak jauh berbeda dengan persyaratan penyetoran PSU oleh pengembang. "Syaratnya sama saja baik yang dari developer ataupun warga. Mekanismenya gampang," imbuhnya.

Syarat-syarat penyerahan tersebut di antaranya, menyertakan surat permohonan penyerahan. Kemudian site plan atau rencana tapak legalisir, sertifikat induk atau sertifikat PSU Legalisir, PSU dalam kondisi baik dan sesuai dengan tapak.

Adapun syarat mutlak sebelum penyerahan harus dipastikan perumahan yang bersangkutan tidak ada pengembang atau dikatakan pihak pengembang tidak bertanggung jawab.

"Maka ketika pengembang itu tidak diketahui keberadaannya dan PSU belum diserahkan, pemerintah bisa meminta untuk diserahkan melalui pejabat wilayah. Ketua RT atau RW membuat surat permohonan untuk menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah," terangnya.

Baca Juga : Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang Meningkat 1,79 Persen

Lalu, pemda yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dan selanjutnya mengikuti alur penyerahan yang ada.

Lebih jauh, Soni menjelaskan alur tata cara penyerahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan PSU di daerah. Yakni, pembangunan perumahan selesai (100%), pengembang tidak diketahyi keberadaannya, warga mengirimkan surat permohonan penyerahan PSU. Selanjutnya, Pemkot Malang melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik. Tim verifikasi melakukan inventarisasi PSU.

"Kemudian melakukan pengecekan kondisi PSU di lapangan, pembuatan berita acara serah terima, dicatat dalam daftar barang Mmlik Daerah (BMD), barulah Walikota menetapkan status penggunaan PSU," tandasnya.