58 Perumahan Setorkan PSU, KPK Minta Sisanya 281 Terselesaikan 2 Tahun

Nov 18, 2020 17:04
Suasana serah terima PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Malang, di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Rabu (18/11). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana serah terima PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Malang, di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Rabu (18/11). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Sejumlah 43 perumahan secara resmi telah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

Dengan begitu, total capaian target perumahan yang harus menyetorkan PSU di akhir tahun 2020 ini telah terpenuhi, yakni dari 57 perumahan yang ditargetkan kini sudah mencapai angka 58.

Baca Juga : Tolak Pungli, Setahun Sudah Pria Ini Gagal Nikahi Calon Istrinya Yang Mualaf di KUA

 

Serah terima tersebut dilangsungkan hari ini (Rabu, 18/11/2020) dalam agenda Monitoring dan Evaluasi oleh KPK serangkaian dengan penyerahan PSU di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Setelah sebelumnya secara bertahap mulai bulan Oktober hingga awal November lalu tercatat ada penyerahan PSU dari pihak pengembang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Hadi Santoso, menyatakan, secara kumulatif jumlah perumahan di Kota Malang tercatat sejumlah 356. 

Dari capaian saat ini, masih ada 281 perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemkot Malang.

"Hari ini ada 43 perumahan (yang menyetorkan PSU). Dari tahun 1991 sampai 2019 itu kan baru 17 perumahan. Di tahun 2020 ini kami bisa mencapai target 58 perumahan. Sehingga total semuanya 75 dari 356 itu, sisanya 281 yang belum (terkait penyerahan PSU)," ujarnya.

Pria yang akrab di sapa Soni ini menyebut, besaran nilai aset dari 57 perumahan ditargetkan Rp 369 miliar. Namun, hal itu rupa-rupanya meningkat. Dari 58 perumahan yang telah resmi menyerahkan PSU, total nilai aset yang tercatat sebesar Rp 1,2 triliun.

"Dari 43 yang serah terima PSU hari ini, nilai asetnya sebesar Rp 1,02 triliun dengan total luas keseluruhan 1,88 juta meter persegi. Untuk total 58 perumahan, besaran nilai aset Rp 1,2 triliun," terangnya.

Lebih jauh, Soni menjelaskan, dari jumlah 43 tersebut ada 4 perumahan yang menyetorkan PSU atas nama warga tanpa melalui pengembang. 

Di antaranya, Perumahan Bumi Kepuh Permai, Bumi Meranti Wangi, Bumi Sulfat Residence, dan De Salvia.

"Kenapa kok akhirnya warga itu karena pengembangnya nggak ada. Jadi warga menyerahkan PSU langsung kepada Pemkot Malang, bisa," jelasnya.

Baca Juga : Calon Pimpinan KPK Ini Cium Aroma Gratifikasi Hibah Wali Kota Risma ke Polda

 

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah VI Edi Suryanto yang hadir dalam kesempatan ini turut memberikan apresiasi. Namun, ia tetap meminta Pemerintah Daerah (Pemda) selalu melakukan monitoring.

Untuk Kota Malang, paling tidak menurutnya, sisa 281 perumahan yang belum menyerahkan PSU bisa terselesaikan dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

"Kami berharap ini segera, tapi memang ini ada persyaratan. Soal target kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah, juga melalui asosiasi pengembang. Itu strategi kami untuk mendorong segera (menyelesaikan sisa perumahan yang belum menyerahkan PSU). Mudah-mudahan, 2 tahun selesai. Tahun depan, disamping mendorong yang diselesaikan juga mendorong untuk tahun 2022 yang akan disiapkan," paparnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Malang Sutiaji mengakui, meski telah mencapai target, namun Pemkot Malang masih menyisakan PR untuk menuntaskan sejumlah 281 perumahah yang belum menyerahkan PSU.

Karenanya, dari yang ditargetkan oleh KPK yakni paling tidak 2 tahun ke depan, Kota Malang harus menyelesaikan sisa perumahan yang belum menyetorkan PSU. Ia optimis bisa lebih cepat menyelesaikan hal itu.

"Kami baru memenuhi berapa persen, masih ada 281 yang belum. Meskipun sudah melebih target sebanyak 58 perumahan. Kalau KPK memberikan target kepada kami 2 tahun, kami majukan supaya kami punya semangat dan spirit dan terus kami lakukan inventarisir aset-aset kita," ungkapnya.

Topik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)monev kpk di kota malangpsu perumahanberita kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru