Calon Pimpinan KPK Ini Cium Aroma Gratifikasi Hibah Wali Kota Risma ke Polda

Jul 24, 2019 19:40
Mufti Mubarok
Mufti Mubarok

MALANGTIMES - Empat hari setelah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi Polda Jatim, berkas penyidikan amblesnya Jalan Gubeng dinyatakan sudah lengkap (P21) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, Jum'at (19/7).

Dengan demikian enam orang yang dijadikan tersangka dan akan segera disidangkan perkaranya oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejati Jatim. Mereka adalah RW sebagai project manager PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE), RH sebagai project manager PT Saputra Karya, LAH sebagai enginering supervisor PT Saputra Karya, BS selaku Direktur PT NKE.

Baca Juga : FIFGROUP Raih Penghargaan Indonesia Sales Marketing Award di Economic Review

Kemudian tersangka A sebagai site manager di PT NKE dan A sebagai site manager di PT Saputra Karya. 

Seluruh tersangka dijerat Pasal 192 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Mereka dianggap lalai dalam mengerjakan proyek tersebut sehingga menyebabkan jalan ambles yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

Sementara anak Wali Kota Risma Fuad Bernardi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jatim hanya dinyatakan sebagai saksi. Demikian juga pejabat Pemkot Surabaya Ery Cahyadi yang menangani bagian perizinan saat itu hanya dinyatakan sebagai saksi oleh penyidik.

Kini perkara ini masih akan berjalan ke pengadilan. Tentu perkara masih bisa berkembang nantinya jika ditemukan ada fakta baru dalam persidangan.

Wali Kota Risma yang ditemui wartawan usai menghadap Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan tujuannya menghadap adalah untuk memberikan sejumlah hibah tanah. Karena masih ada tiga kecamatan di wilyah Kota Surabaya yang belum memiliki polsek sendiri. Yaitu, Kecamatan Bulak, Gunung Anyar dan Sambikerep.

Namun adanya hibah tersebut rupanya mendapat kritik dari Direktur Pukat (Pusat Kajian dan Advokasi Tanah) Mufti Mubarok. "Karena memang persoalan hibah ini persetujuan DPR. Dan kemudian ada akadnya. Artinya pemerintahan pusat, melalui kepolisian juga yang pusat bukan daerah polda," tegas Mufti, Rabu (24/7).

Menurut Mufti kaitan hibah ini seperti agak dipaksakan. "Di saat akhir pemerintah kota mau berakhir. Dan kemudian ada persoalan hukum mendera di kota Surabaya ini. Nampaknya ini grativikasi," kata pria yang masuk seratus besar calon pimpinan KPK saat ini tersebut.

Mufti berani memberikan tafsiran tersebut karena dia saat ini tengah terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga kemudian ikut mendaftar calon pimpinan KPK. "Sudah lolos sampai tahap tiga. Sehingga tahu persoalan itu," bebernya.

Baca Juga : Pesantren di Jatim Bakal Dapat Rp 50 Juta, Pemprov Seriusi Program One Pesantren One Product

"Menurut kami. Saya sebagai calon pimpinan KPK mencoba untuk menafsirkan itu merupakan gratifikasi untuk melakukan supaya kasus tidak terkuak," lanjut Mufti kembali.

Dia menjelaskan selama ini sudah terlibat dalam amblesnya tanah Jalan Gubeng dan kasus YKP. "Tampak sekali ini ada upaya seperti itu," kata Mufti.

Dalam hal ini Mufti mempertanyakan mengapa yang mendapat hibah hanya lembaga penegak hukum saja. Karena di Surabaya juga banyak lembaga pemerintahan vertikal lainnya. "Sebelumnya Kajati juga mendapatkan hibah dari pemkot," bebernya.

Mufti menambahkan dalam masalah ini mestinya harus ada payung hukum terlebih dahulu. "KPK harus bertindak. Yang bertanggung jawab wali kota," imbuh Mufti.

Sebelumnya SurabayaTIMES sudah melakukan konfirmasi masalah ini ke Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser. Namun Fikser dengan sengaja tidak merespons. Pesan singkat yang terkirim hanya dibaca saja melalui WhatsApp sementara telepon tidak diangkat.

 

Topik
surabayaBerita SurabayaWali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi Polda Jatimberkas penyidikan amblesnya Jalan GubengKitab Undang undang Hukum Pidana

Berita Lainnya

Berita

Terbaru