Jatuh tempo pembayaran PBB di Kota Malang yang bersamaan dengan jatuh tempo Suncet Policy (Dokumen Bapenda Kota Malang for MalangTIMES).
Jatuh tempo pembayaran PBB di Kota Malang yang bersamaan dengan jatuh tempo Suncet Policy (Dokumen Bapenda Kota Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Tinggal hitungan hari, program Sunset Policy VI akan berakhir. Warga Kota Malang yang masih menunggak pajak, memiliki waktu hingga Senin (26/10) dan Selasa (27/10) mendatang untuk memanfaatkan program pemutihan denda pajak daerah tersebut. Karena setelahnya tidak ada keringanan maupun pemutihan denda pajak daerah. 

"Ada waktu dua hari lagi bagi warga Kota Malang, utamanya para Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah. Jangan sampai terlambat,” imbau Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT melalui keterangan tertulis yang diterima MalangTIMES, Minggu (25/10/2020).

Baca Juga : Fungsi Irigasi Belum Optimal, Anggaran Rp 3,5 Miliar Minim Serapan

Deadline atau batas akhir Sunset Policy VI yang digeber mulai 1 Agustus 2020 dan berakhir pada 31 Oktober mendatang sama dengan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) 2020.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB serta pajak daerah lainnya (non PBB) yang belum terbayar selama kurun waktu 1994-2019.

"Guna mendukung penerapan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, WP dianjurkan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelaporan dan pembayaran secara Online serta Paperless, sehingga meminimalisir tatap muka dengan petugas." lanjut Sam Ade d'Kross, sapaan akrab Kepala Bapenda.

Pembayaran bisa via transfer melalui nomor rekening per jenis pajak yang sudah ditentukan dan melalui cabang Bank Jatim terdekat.

Program Sunset Policy sendiri sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang melalui Bapenda Kota Malang sejak beberapa tahun terakhir. Program tersebut berupa keringanan penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan pajak yang belum dilunasi sejak 1990 hingga saat ini.

Penghapusan denda tersebut bukan hanya berlaku bagi PBB, melainkan juga beberapa jenis pajak lain. Di antaranya adalah pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, pajak hotel dan restoran, dan pajak air tanah.

Baca Juga : November Evaluasi, Program Sunset Policy Kota Malang Ada Kemungkinan Diperpanjang?

Program Sunset Policy tersebut terbilang sangat menarik perhatian masyarakat dan WP. Karena dalam palaksanaan program Sunset Policy sebelumnya, total 5.791 wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Dengan realisasi penerimaan pajak yang diterima dari program tersebut mencapai Rp 5,41 Miliar. Sehingga diharapkan program tersebut kembali diikuti oleh lebih banyak lagi WP.

Program Sunset Policy ini sendiri merupakan salah satu program rutin yang dijalankan Bapenda Kota Malang setiap tahunnya. Program tersebut terbukti efektif, karena ada banyak WP yang memanfaatkan pemberian keringanan berupa penghapusan denda tersebut.

Selain Sunset Policy, Bapenda Kota Malang juga memberikan sederet keringanan lain selama pandemi covid-19. Di antaranya adalah keringanan pajak hingga 50 persen hingga perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran pajak.