Ilustrasi vaksin Covid-19. (Foto: Shutterstock/Blue Planet Studio).
Ilustrasi vaksin Covid-19. (Foto: Shutterstock/Blue Planet Studio).

MALANGTIMES - Kabar kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia pada November mendatang, nampaknya tidak langsung serta merta bisa disalurkan kepada seluruh masyarakat tanah air.

Pasalnya ketersediaan vaksin itu, pemerintah pusat masih akan sangat tergantung dengan emergency use authorization (EUA) yang bisa dikeluarkan BPOM dan rekomendasi kehalalan dari Kemenag dan MUI.

Baca Juga : Sambut Kedatangan Vaksin Covid-19, Dinkes Kota Malang Siapkan Data Nakes

 

Juru Bicara Gugus Satgas Covid-19, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan terkait dengan proses pendistribusian vaksin Covid-19 akan dilangsungkan bertahap. Untuk tahun 2020 ini, dimungkinkan dimulai pada Desember mendatang.

"Untuk penerima vaksin ini bertahap, di 2020 yang insya Allah dimulai di pertengahan atau di awal Desember. Kemudian berlanjut di tahun 2021 dan 2022," jelasnya saat dihubungi MalangTIMES, Senin (19/10/2020).

Sayangnya, terkait siapa saja yang akan menjadi prioritas penerima di tahap awal tersebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Termasuk, daerah mana saja di Indonesia yang akan menjadi prioritas pendistribusian vaksin Covid-19.

Yang mana, diharapkan Kota Malang menjadi salah satu daerah yang akan diprioritaskan di tahap awal penerimaan vaksin. "Kalau Perpres (Peraturan Presiden) kan sudah ada, tinggal menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Petunjuk teknisnya itu terkait dengan daerah mana yang dapat, artinya provinsi kabupaten mana yang mendapat vaksin. Kemudian terkait dengan prioritas penerima vaksin, ya kami berharap masuk (Kota Malang)," imbuhnya.

Disamping itu, nantinya jika juknis telah diterima maka akan disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing daerah dalam hal ini Wali Kota Malang. "Nanti akan juga disesuaikan dengan kebijakan di daerah wali kota misalnya, selain adanya prioritas penerima dari Kementerian Kesehatan terutama di tahun 2020 ini," terangnya.

Terkait dengan ketersediaan anggaran untuk vaksin Covid-19, Husnul menyebut keseluruhan telah didanai dari kementerian pusat. Pun juga berkaitan dengan kebutuhan logistik kesehatan lainnya.

"Semuanya ada di kementerian ya (anggaran), di pusat. Dari vaksin, kemudian dari logistik, dan lainnya itu sudah disiapkan oleh pusat," tandasnya.

Baca Juga : Tempati Posisi 10 se-Jatim, Covid-19 di Kabupaten Malang Selisih 32 Kasus dengan Mojokerto

 

Untuk diketahui, dilansir dari berbagai sumber Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah telah mendapatkan kepastian ketersediaan vaksin Covid-19 di bulan November dan Desember bagi 9,1 juta penduduk Indonesia.

Sementara terkait sasaran penerima vaksin Covid-19, disampaikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto total ada 160 juta orang di Indonesia.

Rinciannya, tenaga medis dan paramedis contact tracing, pelayanan publik termasuk TNI/Polri, dan aparat hukum, sebanyak 3,4 juta orang. Kemudian Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (Kecamatan, Desa, RT/RW), sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang.

Selanjutnya, seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan Sederajat Perguruan Tinggi) sebanyak 4,3 juta orang. Aparatur Pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif) sebanyak 2,3 juta orang. Lalu, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86 juta orang. Serta masyarakat yang usianya 19-59 tahun sebanyak 57 juta orang.