Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti saat menjelaskan progres penanganan kasus dugaan netralitas ASN dalam Pilkada (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti saat menjelaskan progres penanganan kasus dugaan netralitas ASN dalam Pilkada (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - ASN (Aparatur Sipil Negara) yang kedapatan membagikan gambar salah satu paslon (pasangan calon) dalam perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Malang, terancam bakal diberhentikan secara tidak terhormat.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah  Maestuti, saat ditemui media online ini, Selasa (13/10/2020). 

Baca Juga : Penghobi Video dan Karikatur, Yuk Ikut Lomba Dinas Pariwisata Kota Batu

”Kalau mengarah ke PP (Peraturan Pemerintah) 53, itukan ada 5. Mulai dari turun pangkat 3 tahun, demosi (penurunan, red) jabatan, pencopotan jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat,” terang Tridiyah.

Namun demikian, yang bisa menentukan apakah ASN yang kedapatan membagikan gambar salah satu paslon ke salah satu grup WhatsApp tersebut bersalah atau tidaknya, merupakan ranah dan wewenang dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

”Bawaslu kan sudah memetakan ini. Apakah nanti masuk kepada pelanggaran kode etik, masuk kepada pelanggaran Undang-Undang ASN, ataukah masuk kepada pelanggaran pidana. Itu yang bisa menentukan Bawaslu,” terangnya.

Seperti yang sudah diberitakan, salah satu oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemkab Malang yang diduga membagikan gambar salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang itu adalah Kabid Olahraga Prestasi di Dispora Kabupaten Malang, Slamet Suyono.

Dalam gambar yang dibagikan oleh Slamet ke salah satu grup WhatsApp pada Rabu (7/10/2020) lalu itu, terpampang jelas gambar paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 2. Yakni pasangan Lathifa Shohib dan Didik Budi Muljono, lengkap dengan program yang diusung oleh pasangan LaDub tersebut.

”Jadi yang menentukan tingkat (pelanggaran, red) apakah ringan, sedang, hingga berat dari sana (Bawaslu). Kalau Bawaslu ada 3 kategori. Ada kode etik, Undang-Undang ASN, kemudian pidana,” ucap Tridiyah.

Dijelaskan secara rinci, jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, terangnya, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Malang.

”Tentunya kalau kode etik, Bawaslu akan mengarahkan pada pelanggaran ASN. Kami kemarin pada saat sosialisasi sudah melakukan koordinasi, bahwa dari pihak Bawaslu akan menyerahkan ke Pemkab (Malang),” ujarnya.

Jika terbukti ada pelanggaran terkait Undang-Undang ASN, maka berkas yang ditangani Bawaslu bakal diserahkan ke Pemkab Malang. 

”Berdasarkan penyerahan berkas dari pihak Bawaslu itulah, kami akan memproses secara aturan Undang-Undang ASN. Apakah nanti akan dibawa kepada ranah Undang-Undang ASN pada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Atau pun nanti bisa kita berikan sanksi,” imbuh Tridiyah.

Khusus perihal sanksi, bakal disesuaikan dengan keputusan Bawaslu terkait pelanggaran ringan, sedang, atau berat. 

”(Sanksinya, red) sesuai dengan pelanggarannya, berat atau ringannya itu. Sebagaimana PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang sudah saya sebutkan tadi,” ujarnya.

Terakhir, jika mengarah pada pelanggaran pidana, maka yang akan memproses kasusnya adalah pihak penegak hukum. ”Kalau nanti mengarah pada Undang-Undang pidana, tentu yang memproses adalah dari aparat penegak hukum. Sedangkan kami di Pemkab (Malang, red) akan memproses secara hukum administrasi, hingga status kepegawaian yang bersangkutan,” ungkap Tridiyah.

Baca Juga : Kerap Bertemu Warga, Seluruh ASN Dinsos-P3AP2KB Lakukan Rapid Test, Layanan Ditutup Sementara

Dari ketiga opsi tersebut, mana yang memungkinkan bakal diterapkan kepada Slamet?

Tridiyah mengaku belum bisa memberikan kepastian tersebut. Alasannya, lantaran sampai dengan saat ini Bawaslu masih mendalami kasusnya.

”Belum, karena kami lihat (proses penanganan kasunya, red) belum selesai. Kemarin sudah memanggil (beberapa saksi, red), terakhir dari atasannya langsung,” kata Tridiyah.

Jika memang dari hasil analisa dan proses penanganan oleh Bawaslu dilimpahkan ke Pemkab Malang lantaran terbukti melakukan pelanggaran, lanjut Tridiyah, baru pihaknya bakal menindak sesuai dengan berkas yang diberikan oleh Bawaslu tersebut.

”Kita selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) akan memprosesnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah dimandatkan. Kita akan lakukan prosedur penindakan kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

Namun sebelum melakukan proses lebih lanjut, Pemkab Malang bakal menunggu keputusan dari Bawaslu. Meski demikian, pihaknya memastikan jika kasus ini bakal ditangani secara profesional.

”Tergantung Bawaslu, menunggu dulu ya, kami belum menerima apapun berkas (dari Bawaslu, red),” ujarnya.

Terakhir, Tridiyah berharap kasus dugaan netralitas ASN yang terjadi saat ini, tidak menjadi contoh masa lalu yang buruk bagi masa ke depannya. 

”Saya kira karena ini sudah menjadi atensi publik. Jadi ketika itu (berkas) diserahkan kepada kita, tentunya kita akan sesegera mungkin memprosesnya. Semoga ini tidak menjadi preseden buruk bagi semuanya. ASN ini harus netral,” pungkasnya.