Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (paling kiri) saat mengenakan rompi kepada relawan protokol kesehatan (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (paling kiri) saat mengenakan rompi kepada relawan protokol kesehatan (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang, kian gencar dalam memerangi penularan virus Covid-19. Terbaru, Polres Malang terpantau menggelar Apel Deklarasi Relawan Covid-19, Selasa (22/9/2020).

Dalam agenda yang berlangsung di Lapangan Satya Haprabu Polres Malang ini, dijelaskan Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, tercatat ada sekitar 350 relawan yang turut dalam kegiatan apel tersebut.

Baca Juga : Banyak Pasien Covid-19 yang Sembuh, Kabupaten Malang Turun ke Peringkat 8 se-Jatim

”Sekitar 350 orang yang kita libatkan dalam apel sore hari ini, tapi secara garis besar seluruh anggota dari elemen komunitas dan ormas diseluruh Kabupaten Malang, secara aktif akan membantu dalam penerapan Protokol Kesehatan,” kata Hendri saat ditemui disela agenda apel.

Sebagai informasi, komunitas beserta ormas yang menjadi relawan penerapan protokol kesehatan kali ini meliputi Ansor, Banser, Kokam, Pemuda Pancasila, Rapi, Senkom, KNPI, pengurus kampung tanguh, hingga Saka Bhayangkara.

”Kita sangat menyadari tidak mungkin dapat meng-handel sekian luas wilayah dan sebegitu banyaknya penduduk masyarakat di Kabupaten Malang. Sehingga kita libatkan komunitas dan ormas dan kita laksanakan apel deklarasi pada hari ini,” terang Hendri .

Sebagai informasi, para relawan yang telah terbentuk akan membantu Forkopimda. Baik dari unsur TNI, Polri, hingga jajaran Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Malang meliputi Satpol PP, hingga instansi pemerintahan lainnya untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Salah satunya pelibatan dalam penekanan penerapan protokol kesehatan.

”Contohnya para rekan Ansor dan Banser akan membantu pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di tempat wisata yang ada di wilayah Malang Selatan. Sedangkan untuk rekan Pemuda Pancasila dan sebagainya itu, akan kita libatkan dalam pelaksanaan cipta kondisi yang ada di tingkat Polres maupun Polsek,” terang perwira polisi dengan pangkat dua melati di bahu ini.

Meski sudah resmi terbentuk, namun Hendri memastikan jika para relawan dari unsur komunitas dan ormas tersebut tidak dapat memberikan sanksi saat operasi yustisi. Jadi, diterangkannya, sifatnya hanya membantu peran Forkopimda Kabupaten Malang dalam mensosialisasikan protokol kesehatan.

”Tidak bisa, sanksi itu hanya bisa dilakukan Satpol PP. Karena peraturan ditegakkan dalam operasi yustisi tersebut mengacu pada Perda (Peraturan Daerah). Dalam Perda dijelaskan yang jadi penegak hukumnya adalah rekan-rekan dari Satpol PP,” tegasnya.

Baca Juga : Penderita Bibir Sumbing Bisa Operasi Gratis di RSUD Kanjuruhan

Sebagai informasi, pelaksanaan operasi yustisi di Kabupaten Malang digelar sejak 14 September 2020. Dalam agenda tersebut, para pelanggar protokol kesehatan seperti misalnya tidak mengenakan masker, bakal dikenakan sanksi denda. Nominalnya berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

”Tingkat kedisiplinan warga di Kabupaten Malang setiap hari kita lihat sudah semakin meningkat. Terutama dalam waktu 1 seminggu terakhir ini, karena diseluruh penjuru di Kabupaten Malang memang terus kita laksanakan operasi yustisi ini,” terang Hendri sembari mengatakan, jika sanksi denda tersebut dilakukan sebagai efek jera.

Senada dengan Kapolres Malang, Bupati Malang Sanusi juga menyampaikan, jika operasi yustisi yang diselenggarakan sejak beberapa pekan belakangan ini, sangat berdampak pada pengurangan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Malang.

”Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang terus bersinergi untuk menekan penularan kasus covid-19. Salah satunya dengan aktif menggelar operasi yustisi. Hasilnya, dari laporan yang saya terima, selama dua hari ini Kabupaten Malang tidak ada penambahan pasien covid-19,” sambung salah satu kader PDI Perjuangan ini.