Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Ima MalangTIMES from Youtube)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Ima MalangTIMES from Youtube)

MALANGTIMES - Isu rencana mata pelajaran (mapel) sejarah sebagai pelajaran tak wajib atau pilihan, bahkan dihapus, untuk siswa SMA sederajat sedang mencuat. Isu tersebut dibantah langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui video klarifikasi.

Nadiem mengaku terkejut dan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah tersebut. "Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," tegasnya.

Baca Juga : PGRI Dapat Mobil Operasional, Bupati Sanusi Target Kualitas Pendidikan Naik Kelas

Seperti yang diketahui, saat ini Kemendikbud sedang melakukan pengkajian rencana penyederhanaan kurikulum. Nah, isu tersebut mencuat karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kemendikbud sendiri punya banyak puluhan versi berbeda yang saat ini sedang melalui FGD (focus group discussion) dan uji publik.

"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah yang namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," timpal Nadiem.

Pengkajian rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan itu dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Terlebih di masa pandemi di mana siswa tak dapat belajar di sekolah secara langsung.

Alih-alih menghapus mapel sejarah, Nadiem malah memiliki misi untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak.

"Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan. Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita," ungkapnya.

Nadiem bercerita bahwa kakeknya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sementara ayah dan ibu Nadiem adalah aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi.

"Anak-anak saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," imbuhnya. "Misi saya sebagai menteri malah kebalikan dari isu yang timbul," sambung dia.

Baca Juga : Polemik Pelajaran Sejarah Tidak Wajib Bagi Siswa, Ini Jawaban Kemendikbud RI

Nadiem menegaskan sekali lagi bahwa dirinya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda. Yakni dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru agar bisa menginspirasi mereka. 

Menurur Nadiem, identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu collective memory yang membanggakan dan menginspirasi. "Sekali lagi saya imbau masyarakat, jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan," tandasnya.

Sebagai informasi, penyederhanaan kurikulum ini tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Tahun 2021, Kemendikbud akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.

"Jadinya, sekali lagi, tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," pungkas Nadiem.