Dr. Ina Agustina Isturini, MKM Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Dr. Ina Agustina Isturini, MKM Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MALANGTIMES - Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan sekolah. Pondok pesantren (ponpes) pun wajib menaati aturan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Selain dengan menerapkan protokol kesehatan, ada pula soal batasan kapasitas. 

Atas dasar hukum dan panduan SKB empat Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri). Saat ini, zona kuning dan hijau dapat menerapkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah atau madrasah. 

Baca Juga : UIN Malang Siapkan Kurikulum Bahasa Arab Sistem Daring

Syaratnya, ponpes harus mendapatkan izin dari Pemda atau Kanwil Kemenag setempat, memenuhi semua daftar periksa berisi kesiapan menerapkan protokol kesehatan dan terpenting atas seizin orang tua dalam penerapan pembelajaran tatap muka.

“Pembelajaran tatap muka di sekolah atau madrasah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Itupun harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Dr. Ina Agustina Isturini, MKM Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ina saat mengisi materi pada webinar dengan tema “Menjadi Pondok Pesantren Sehat pada Era Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan DPP LDII, Senin (10/08/2020) kemarin.

Menurutnya, madrasah dan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning, penerapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka dilakukan secara bertahap. Bagi sekolah/madrasah dengan kapasitas asrama di bawah atau sama dengan 100 peserta didik berlaku masa transisi selama dua bulan. 

“Bulan pertama, kapasitas maksimal 50 persen dan bulan kedua 100 persen. Sementara untuk asrama, bulan pertama 25 persen hingga bulan ke empat baru 100 persen,” urainya. 

Selain itu, pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Serta, harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas/Satgas Covid daerah dan Dinas Kesehatan setempat. 

Baca Juga : Bersiap Pembelajaran Tatap Muka, Sutiaji Intruksikan Tiap Kecamatan Lakukan Simulasi

“Jumlah pesantren saat ini mencapai 28 ribu dengan total warga pesantren lebih dari 20 juta jiwa. Ini  merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia,” terang Ina.

Sedangkan kegiatan rutin harian dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, lanjutnya, juga harus menerapkan sejumlah aturan. Misalnya, ponpes melakukan kebersihan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan desinfektan terutama pada area yang sering digunakan bersama. 

Total ada 14 aturan terkait hal itu, termasuk karantina, penyediaan alat pendukung protokol kesehatan seperti thermo gun dan alat cuci tangan. Pemeriksaan kesehatan minimal 1 minggu sekali hingga jumlah tamu harus dibatasi, yang diperbolehkan orang tua atau saudara kandung yang benar-benar mendesak untuk bertemu.