MALANGTIMES - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Timur (Jatim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi plengsengan atau TPT (Tembok Penahan Tanah) Sungai Molek yang ambrol di perbatasan wilayah Kecamatan Kepanjen dengan Kecamatan Kromengan, Rabu (29/7/2020).
Rombongan Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jatim bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak melakukan sidak dengan melihat langsung lokasi ambrolnya plengsengan Sungai Molek.
Baca Juga : Jelang Porprov, KONI Kabupaten Malang Kekurangan Dana
Sahat mengatakan bahwa terkait perbaikan tersebut di bawah kewenangan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) RI. Sedangkan untuk anggarannya, Sahat menegaskan, bahwa telah siap hanya tinggal pengurusan perihal berkas-berkas administratif.
"Terkait perbaikan itu di bawah kewenangan Kementerian PU, tadi dari BBWSB (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) sudah menyampaikan pada prinsipnya dana itu siap, lelang siap. Mereka hanya membutuhkan administratif, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban," jelasnya ketika dikonfirmasi awak media, Rabu (29/7/2020).
Sahat pun menjelaskan, bahwa dari pihak DPRD Provinsi Jatim sangat responsif. Dirinya juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini bukan hal yang sulit untuk diselesaikan. Salah satunya kurang surat pernyataan dari Bupati Malang HM. Sanusi bahwa ini merupakan bencana.
"Saya pikir teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur sangat responsif. Kita tadi baru mendapat informasi bahwa butuh pernyataan dari pak Bupati, bahwa ini bagian dari bencana. Saya pikir itu bukan hal sulit," ungkapnya.
Sementara itu, terkait permasalahan ambrolnya plengsengan Sungai Molek, Sahat akan segera menjalin komunikasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar segera menuntaskan permasalahan tersebut karena berdampak pada pengairan sawah petani di Kabupaten Malang.
"Kita akan segera komunikasikan melalui Gubernur untuk disampaikan Pak Menteri. Kita berharap tidak terlalu lama, karena penjelasan dari petani bahwa mereka sudah melakukan upaya, supaya bisa dialirkan tapi kemampuannya tidak cukup untuk mengaliri sawah yang luasnya ribuan hektar," jelasnya.
Sementara itu, di lokasi yang sama, perwakilan petani yakni Ketut Sutarma mengatakan, bahwa akibat plengesengan yang ambrol dan tidak segera dibenahi menyebabkan para petani semakin merugi.
Baca Juga : Dilengkapi Protokol Kesehatan Aman dan Nyaman, Yuk Berwisata ke Kota Batu
"Dampak terbesar dari sisi ekonomi, yang mana daerah terdampak tidak bisa menanam. Otomatis hitungan saya per hektar itu kerugian petani mencapai Rp 20 juta. Kalau Rp 20 juta kali luas lahan, dari sini sampai ke Karang Ngadas itu, 2.133 hektar," ungkapnya.
Ketut pun menyebutkan, bahwa potensi tanah di sepanjang sawah yang di aliri Sungai Molek mayoritas ditanami dengan padi, jagung, tebu dan beberapa tanaman lainnya seperti tembakau. Khusus tembakau, kebutuhan airnya sedikit dan bisa dibagi untuk tanaman lainnya.
"Seperti tembakau kan kebutuhan airnya sedikit sehingga dapat mengurangi debit yang ada di sini," ujarnya.
Sehingga para petani mencari jalan tengah. Di mana ambrolnya plengsengan tidak segera dilakukan perbaikan dengan melakukan pembagian aliran air untuk mengairi sawah.
"Sehingga tanaman yang sudah ada itu kita upayakan diberikan air, yang belum tanam kita stop dulu supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan berkepanjangan," pungkasnya.
