Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi (Tempo.co)
Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi (Tempo.co)

MALANGTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas baru untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tugas tersebut yakni, Prabowo diminta untuk menjadi leading sector menggarap proyek lumbung pangan.  

Tak ayal, tugas untuk Prabowo itu menjadi sorotan bagi Partai Gerindra. Gerindra lantas mengungkapkan latar belakang Prabowo di militer yang berkaitan dengan pangan.  

Baca Juga : Disandingkan dengan Ali Murtadlo, Ini Kata Umar Balon Bupati PKB Kabupaten Malang

Diketahui, usai Pilpres 2019, Gerindra memberikan konsep perihal ketahanan pangan. Partai berlogo Garuda ini lantas menyatakan jika ada kesamaan pandangan dengan pemerintah terkait ketahanan pangan.  

Hingga akhirnya, Prabowo terpilih untuk bergabung di pemerintahan Jokowi. "Istilahnya tidak pas kalau 'deal'. Ini lebih kepada kesamaan pemahaman bahwa kita harus memberi perhatian khusus pada ketahanan pangan," ujar Juru bicara Gerindra Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyebutkan salah satu visi utama Prabowo sebagai capres dalam dua kali Pemilu dan visi Partai Gerindra sejak berdiri yakni untuk memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain, lanjutnya, sebagai prajurit Prabowo paham betul jika ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat.  

Sedangkan, Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika lumbung pangan sangat penting diwujudkan agar tak bergantung dengan negara lain. Lumbung pangan, menurut Sufmi termasuk dalam bentuk pertahanan negara di bidang pangan.  

“Sebagai bagian dari mewujudkan ketahanan pangan, pangan sebagai cadangan logistik strategis perlu bagi Indonesia agar tak tergantung dengan pangan dari negara lain,” ujarnya.  

Baca Juga : PKB Dikabarkan akan Usung Ali Murtadlo Dampingi Umar di Pilkada 2020

Sebagai informasi, proyek lumbung pangan yang saat ini digarap pemerintah berlokasi di Kalimantan Tengah. Kamis (9/7/2020) Jokowi dan Prabowo meninjau langsung proyek tersebut.  

Nantinya Kementrian Pertahanan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.