Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Harry Setia Budi
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Harry Setia Budi

MALANGTIMES - Menjadi sorotan banyak pihak lantaran karirnya melesat setelah pindah tugas ke Pemkab Malang, sepak terjang Harry Setia Budi menarik untuk diulas lebih jauh. 

Apalagi, banyak pihak yang memperbincangkan bahwa karir Harry melejit karena diduga memiliki ikatan kekeluargaan dengan Bupati Malang HM Sanusi. 

Baca Juga : Terkait Seleksi Kursi Sekda, LIRA Malang: Harapan Saya yang Sesuai Pilihan Bupati

 

Berikut rekam jejak Harry Setia Budi sejak berdinas di Raja Ampat hingga kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Berawal dari tahun 1970-an, sang kakek yang kala itu bertugas sebagai tentara dipindah tugaskan ke Papua. 

Semenjak saat itulah, orang tua Harry Setia Budi juga diajak orang tuanya tinggal di Papua.

”Saya asli Jawa Tengah tapi lahir dan besar di Papua, karena mbah (kakek) tahun 69 (1969) kalau tidak 70-an (1970) sudah di sana (Papua). Kan tentara, mbah saya dulu tugas di sana, jadi sudah lama di Papua,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Harry Setia Budi saat ditemui media ini pada pertengahan Juni 2020 lalu.

Pendidikan dari background keluarga militer itulah yang dirasa membuat Harry kecil sepertinya mulai diajari untuk belajar disiplin. 

Beranjak remaja, tepatnya saat memasuki usia SMA (Sekolah Menengah Atas) Harry diarahkan untuk menempuh pendidikan di Bandung. Tepatnya di STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri).

”Zaman itukan pegawai masih sedikit, tahun 1998 saya masuk. Berarti waktu Pak Harto (Presiden Suharto) baru turun, reformasi kan bulan Mei. Nah pas tahun 1998 bulan Juni saya baru pemberkasan, jadi waktu masa-masa reformasi dulu mulai diangkat,” jelas Harry.

Sebagai informasi, berdasarkan Keppres (Keputusan Presiden) nomor 87 Tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat presiden memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Grafis

Sebelum Keppres itu diputuskan oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), diceritakan Harry, dirinya sudah diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

”Kalau PNS-nya (Pegawai Negeri Sipil) diangkat sejak umur 18, kan dulu lulus SMA langsung. Kalau sekarang sistimnya sudah beda, kalau sekarang lulus dulu baru ikut test CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Tapi kalau dulu, sejak kita lulus SMA itu jika lulus test dari STPDN, akan langsung pemberkasan,” jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya sekitar tahun 2002, Harry dinyatakan lulus setelah sempat menimba ilmu di STPDN. 

Setelahnya, dirinya kembali ke kampung halaman di Sorong, Papua untuk bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

”Saya kan SMA terus ke Bandung, STPDN itu kan, terus kembali bertugas di Sorong. Di Sorong itu pas saya lulus pada tahun 2002,” terang Harry.

Setahun berdinas, Harry dipindah tugaskan di pecahan Pemerintahan Kabupaten Sorong, yakni di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. 

”(Tahun) 2003 itu ada pemekaran, Raja Ampat jadi Kabupaten sendiri. Nah, saya ikut yang pemekaran di (Kabupaten) Raja Ampat yang dulu sempat menjadi bagian dari (Kabupaten) Sorong,” jelasnya.

Ketika itu, lanjut Harry, dirinya masih berusia sekitar 23 tahun. Setelah sempat berkutat di dunia seragam coklat, karirnya sempat menduduki posisi sebagai Sekretaris Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi) di Kabupaten Raja Ampat.

Baca Juga : Jabatan Sekda (Bisa) Diperpanjang, Ini Kata Kepala BKPSDM

 

Saat menduduki jabatan tersebut, Harry mengaku sempat menjadi “bemper” di kantornya. Terutama saat berhadapan dengan awak media. 

”Soalnya di sana itu rata-rata gitu, kalau wartawan datang itu pasti mau cari-cari kesalahan atau hal-hal kaya gitulah,” keluhnya.

Puncaknya, ketika Disnakertrans Kabupaten Raja Ampat menjadi sorotan lantaran dianggap menyalahi aturan daerah konservasi hutan, diceritakan Harry, dirinya sempat dijadikan “tameng” lantaran pimpinannya yakni Kepala Disnakertrans jarang masuk dan memilih menonaktifkan handphone-nya.

”Saya pernah di sana (Disnakertrans Kabupaten Raja Ampat) seperti itu, ketika Kadin (Kepala Dinas) bermasalah dengan hukum itu jarang masuk, akhirnya wartawan datang ya saya yang menghadapi. Kadisnya hilang saya yang jadi bamper di kantor,” keluhnya.

Hal itulah yang menurut Harry, menjadikan dirinya merasa sedikit was-was saat media online ini berniat menemui dirinya di kantornya pada pertengahan bulan Juni 2020 lalu, untuk mengkonfirmasi perihal dugaan dongkrak jabatan.

”Mas ini baru wartawan pertama kali yang datang ke sini (kantor DP3A Kabupaten Malang) setelah saya menjabat (sebagai Kepala Dinas). Jadi orang pertama yang berkunjung ke kantor kami, ya sempat saya berfikir ada wartawan, masalah lagi ini. Padahal tidak ada masalah apa-apa, tapi apa yang mau ditanyakan, sempet berfikir seperti itu. Tapi akhirnya ya sudahlah,” ucap Harry sebelum dirinya akhirnya memutuskan untuk menemui wartawan.

Seperti yang sudah diberitakan, posisi Harry yang kini menjadi Kepala DP3A Kabupaten Malang memang sempat memgundang tanya sejumlah pihak. Terutama di kalangan ASN dan pejabat di internal Pemerintahan Kabupaten Malang.

Bagaimana tidak, setelah pindah dari Raja Ampat ke Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Malang, karirnya seketika meroket. Dari yang semula menjabat sebagai Sekretaris Disnakertrans di sana, setelah pindah ke Kabupaten Malang, dalam kurun waktu 5 bulan dirinya langsung didapuk sebagai Kepala Dinas di DP3A Kabupaten Malang.

”Masa karir (sebagai ASN) 22 tahun, tahun 98 (1998) sampai sekarang (2020) kan sudah 22 tahun,” dalih pria yang dikabarkan merupakan salah satu saudara Bupati Malang, HM Sanusi ini.

Menurutnya, dalam jenjang karir selama 22 tahun itu dan usianya yang terbilang masih muda, yakni kepala empat, menurut Harry, wajar-wajar saja jika kini dirinya dipercaya sebagai Kepala Dinas.

”Di Jawa mungkin iya (masih muda), tapi kalau di Papua sana sih di bawah saya sudah banyak yang sudah jadi (kepala dinas),” sanggahnya.

Kejanggalan dugaan dongkrak jabatan sosok yang diduga karena memiliki ikatan saudara dengan Bupati Malang ini banyak mendapat tanggapan dari para pejabat di internal Pemkab Malang. Salah satunya, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH M.Hum. 

Seperti apa penjelasannya? Simak terus ulasan selanjutnya hanya di MalangTIMES.com.