Koordinator LIRA Malang Raya M. Zuhdy Achmadi saat di Polresta Malang Kota untuk melaporkan salah satu merk handphone yang dalam acara buka bersama menghidangkan bir di meja makannya, Senin (20/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Koordinator LIRA Malang Raya M. Zuhdy Achmadi saat di Polresta Malang Kota untuk melaporkan salah satu merk handphone yang dalam acara buka bersama menghidangkan bir di meja makannya, Senin (20/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, masih ditahap penyusunan berbagai hal teknis oleh panitia seleksi (pansel).

Baca Juga : Jabatan Sekda (Bisa) Diperpanjang, Ini Kata Kepala BKPSDM

Dengan waktu yang semakin mepet serta adanya permintaan Bupati Malang Sanusi yang memberi target Mei 2020, nama calon Sekda sudah tersaring. Pansel Sekda Kabupaten Malang dipacu untuk bekerja keras.

Lepas dari itu, sisi di balik pemilihan Sekda Kabupaten Malang ini cukup menarik. Dikarenakan disinyalir adanya tarik menarik kepentingan politik, sehingga membuat berbagai elemen pun angkat suara.

Tak terkecuali dari LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Malang. Melalui Koordinator LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi, seleksi Sekda memang terbilang menarik untuk dicermati.

Pasalnya, posisi Sekda merupakan motor penggerak birokrasi. "Karena itu idealnya harus sejalan dengan Bupati. Jika tidak satu suara dengan Bupati akan sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Malang," ucap Didik sapaan M Zuhdy Achmadi, Kamis (7/5/2020).

Didik melanjutkan, dengan akan lengsernya Didik Budi Muljono sebagai Sekda, 31 Mei 2020, tidak menutup kemungkinan adanya tarik ulur kepentingan seperti yang ramai dibicarakan beberapa waktu ini.

"Jika dilihat dari sisi politisnya, Didik tidak akan meninggalkan dan menyerahkan jabatan strategis Sekda kepada yang bukan termasuk orangnya," ujarnya.

Kondisi itu, lanjutnya, agar Bupati terus melakukan kontrol secara cermat dalam proses pemilihan Sekda yang dilakukan oleh pansel. 

“Saya rasa Bupati sudah tepat dalam pembentukan Pansel melibatkan tiga Akademisi. Apalagi ketiganya cukup kredibel. Ini perlunya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kekuatan dari luar yang ingin mengintervensi Pansel, setidaknya menyulitkan merekalah,” ungkapnya.

Ditanya soal posisi Didik Budi dalam penentuan calon sekda, Didik mengatakan, rekam jejaknya dalam menempuh karir sebagai abdi negara terbilang panjang.

Dia mengawali karirnya sebagai PNS di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sebelum masuk di Pemerintah Kabupaten Malang. Tidak berlebihan apabila dia disebut punya jaringan kuat di Pemprov Jatim yang umumnya sudah menjadi pejabat eselon satu atau dua.

Selain itu di BKN (Badan Kepegawaian Nasional), Didik Budi juga mempunyai hubungan baik. Dia yang pernah menjabat kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Malang banyak melakukan komunikasi secara intens dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional), terutama pada saat penerimaan CPNS. Dua hal tersebut patut dijadikan catatan bagi Bupati.

“Terutama di dalam seleksi calon Sekda. Karena Sekda (Didik Budi Muljono-red) saya kira masih punya jaringan yang cukup kuat di Provinsi karena basisnya dari PNS Pemprov sebelum pindah ke Pemkab Malang. Apalagi beliau pernah menjabat kepala BKD. Ini tidak bisa diremehkan,” ujarnya. 

Terkait kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam pembentukan pansel Sekda yang terdapat unsur dari Provinsi Jatim, Didik mempunyai peluang untuk kemungkinan memainkan perannya dengan memanfaatkan jaringan yang ada di Pemprov.

Dalam pembentukan pansel, sangat mungkin dia memerankan posisinya melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Artinya, kalau menentukan pansel tidak bisa, Didik kemungkinan masih bisa bermanuver di dalamnya.

Baca Juga : Dikonfirmasi Preferensi Politik, Para Kandidat Calon Sekda Menjawab Ini!

“Kan panselnya dari BKD Provinsi dan Kantor Regional BKN Jawa Timur. Dengan dua instansi tersebut pak Didik punya hubungan yang cukup baik. Karena beliau dulu pernah jadi Kepala BKD Kabupaten Malang yang pada waktu itu sangat intens berkomunikasi dengan BKN, khususnya terkait penerimaan CPNS, beliau masih punya jaringan yang kuat,” jelasnya.

“Makanya dalam seleksi calon sekda, posisi pak Didik masih layak diperhitungkan. Ini merupakan ancaman jugalah, makanya pak Bupati jangan sampai lengah,” imbuhnya.

Posisi Sekda yang merupakan jabatan tertinggi ASN di Pemerintah Daerah sangat vital.  Sehingga, lanjut Didik, jika Bupati dengan Sekda tidak satu frekuensi akan membuat ASN terbelah. Hal ini pula yang sempat mencuat sebelum adanya pandemi covid-19. Dimana ada dua kubu dalam tubuh ASN yang ditarik dalam kontestasi pilkada.

Didik juga melihat, bahwa hal itu memang terlihat dan terjadi. "Yang saya lihat, di birokrasi masih terbelah. Banyak juga yang tidak mendukung (Sanusi), tapi karena rasa takut jadi mereka diam dan mengikuti alur," ujarnya yang menyebut dinamika itu selalu ada dalam pemerintahan saat petahana ikut dalam kontestasi pemilu atau pilkada.

Disinggung para kandidat kuat calon Sekda Kabupaten Malang, Didik mengungkapkan bahwa sederetan nama yang masuk dalam bursa merupakan orang-orang yang berprestasi. Namun diantara mereka tentunya hanya satu nama yang nanti lolos seleksi. 

“Sulit menentukan pilihan keempat orang tersebut karena semuanya orang yang berprestasi," jawabnya.

Tapi, lanjutnya, diantara mereka figur yang sudah banyak makan asam garam di pemkab Malang yaitu Kepala Dinas Cipta Karya (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Wahyu Hidayat). 

"Itu sudah cukup banyak makan asam garam, pernah mimpin wilayah, terus banyak terlibat di dalam agenda besar di Kabupaten Malang. Salah satunya ikut berperan aktif menjadikan kota Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten,” ujar Didik.

“Makanya silahkan berkompetisi secara sehat semuanya tidak perlu ragu-ragu," imbuhnya yang berharap sebagai masyarakat Kabupaten Malang, calon Sekda yang lolos itu sesuai pilihan Bupati. 

Karena idealnya harus seperti itu, tegas Didik. "Dalam roda pemerintahan, Kepala Daerah dengan Sekda harus berjalan beriringan. Jangan sampai berjalan masing-masing dengan tujuan yang berbeda karena hal ini akan memengaruhi pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan. Masyarakatlah yang akan dirugikan nanti," tandasnya. 

Seperti diketahui beberapa hari ini, terdapat nama-nama yang mencuat untuk masuk dalam bursa calon Sekda Kabupaten Malang. Yakni Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Kepala Badan Kepegawaian Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nurman Ramdansyah, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Masituti.