Nurman Ramdansyah Kepala BKPSDM (2 dari kanan) bersama Sekda Didik Budi (kanan) dan Tridiyah Maestuti Inspektur (3 dari kanan)
Nurman Ramdansyah Kepala BKPSDM (2 dari kanan) bersama Sekda Didik Budi (kanan) dan Tridiyah Maestuti Inspektur (3 dari kanan)

MALANGTIMES - Adanya pernyataan terkait perpanjangan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang telah purna tugas di kondisi pandemi covid-19 ini. Sempat membuat ramai perbincangan terkait arah roda pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang ke depannya. Khususnya di pertengahan hingga akhir 2020.

Baca Juga : Dikonfirmasi Preferensi Politik, Para Kandidat Calon Sekda Menjawab Ini!

Ramainya perbincangan itu dikaitkan dengan tarik ulurnya kepentingan politik Pilkada 2020. Dimana kursi Sekda bisa 'bermanfaat' bila dipergunakan sebagai senjata dalam pertarungan pilkada.

Maka, adanya pernyataan bahwa jabatan Sekda yang dijabat Didik Budi yang satu bulan lagi menginjak pensiun, bisa diperpanjang bila ada rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Dengan pertimbangan kondisi wabah dan bencana non alam berupa virus covid-19 yang terus menyebar dan menelan korban jiwa, sempat memperuncing lagi hubungan Didik Budi dan Bupati Malang Sanusi.

Lantas benarkah sebuah jabatan tinggi pemerintah saat orangnya pensiun bisa diperpanjang?

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menyampaikan, hal itu tidak mungkin dilakukan.

“Kalau secara normatif ya saya bilang, itu tidak ada peluang untuk perpanjangan. Jadi memang sudah BUP (Batas Usia Pensiun), 60 itu,” kata Nurman, Selasa (5/5/2020).

Nurman melanjutkan, dengan aturan yang ada, baik UU 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017, wacana atau merebaknya informasi Didik Budi masih bisa menjabat lagi hingga batas waktu tertentu. Tak ada lagi kemungkinan dikarenakan tak ada klausul dalam berbagai regulasi itu yang mengaturnya.

Hal ini juga diperkuat oleh Tridiyah Maestuti Inspektur Kabupaten Malang yang menyampaikan, bahwa tak ada klausul dalam regulasi yang mengatur hal itu.  

"Kalau sesuai UU 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017 Batas Usia Pensiun JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) adalah 60 tahun. Dan disitu tidak ada klausul yang mengatur lain," ujarnya.

Disingung terkait adanya intervensi politik atau keberpihakan para ASN maupun nama-nama yang digadangkan masuk dalam bursa calon Sekda. Nurman memilih tidak menjawab secara detail dan lebih memilih fokus pada tugasnya saat ini sebagai penanggung jawab pembentukan sekretariat seleksi terbuka Sekda.

Baca Juga : Ahli Tata Pemerintahan UB: Sebaiknya Birokrasi Bebas dari Intervensi Politik

“Saya tidak punya kewenangan kalau menilai ada politik atau nggak ya. Tapi yang jelas tugas saya sekarang ini adalah mempersiapkan seluruh proses seleksi terbuka atau selter sekda Kabupaten Malang tahun 2020 ini," ucapnya.

"Mulai membentuk panselnya yang Alhamdulillah sudah terbentuk dan direstui melalui surat resmi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," lanjut Nurman yang kini sedang mempersiapkan berbagai tahap seleksi.

Sebagai informasi, pansel telah diresmikan dengan unsur dan  komposisi tiga akademisi dari Malang dan dua pejabat instansi pemerintahan di tataran Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Tiga akademisi tersebut adalah Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Nuhfil Hanani, Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA) Prof Maskuri dan Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dr Isroqunnajah.

Dua nama lain dari unsur birokrat  yakni Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Kepala Kantor Regional BKN (Badan Kepegawaian Nasional) Jawa Timur (Jatim).

Nurman juga menyampaikan, dengan target Mei 2020 yang sempat diluncurkan Sanusi, ada satu nama yang keluar sebagai calon Sekda terpilih, pansel harus bekerja lebih ekstra lagi. 

“Insya Allah besok atau lusa mereka (pansel Sekda) segera rapat menentukan hal-hal teknis termasuk persyaratan. Kemudian itu jadwalnya segala macam saya ndak boleh intervensi sudah mas. Tapi targetnya bulan ini harus tuntas, harus sudah terpilih,” tandasnya.