MALANGTIMES - Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri Nasional (HSN) pada 22 Oktober menuai pro dan kontra, khususnya terkait dengan korelasi resolusi jihad dengan HSN.
Munculnya polemik tersebut membuat banyak orang penasaran, MALANGTIMES mencoba menemui ahli sejarah untuk membedah hal itu.
Baca Juga : Sejarawan Dwi Cahyono Sebut pada 1920 Ada Candi di Pendem
Menurut penuturan Najib Jauhari, Sejarawan Universitas Negeri Malang, resolusi jihad berawal dari rapat konsul NU Jawa-Madura di jalan bubutan gang 4 yang menjadi kantor Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) pertama sebelum pindah ke Jakarta.
"Menyikapi insiden perobekan bendera 19 September 1945 yang menjadi awal peristiwa Surabaya 10 November 1945," kata Najib kepada MALANGTIMES, Jumat (23/10/2015).
Seperti diketahui dalam catatan sejarah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato Surabaya berawal sehari sebelum kejadian.Ketika itu, terdapat sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr.W.V.Ch Ploegman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00 yang mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara.
Karena Belanda semakin 'nakal' itu yang mendasari Bung Tomo untuk bertanya kepada Hadratus Syaikh Hasyim Asyari secara lisan tentang hukumnya perang mempertahankan kemerdekaan."Hadratus Syaikh Hasyim Asyari bilang hukumnya wajib ain, jihad fi sabilillah," ungkapnya.
Setelah itu untuk periode kedua menginginkan hukum itu tidak hanya lisan tetapi ditulis dan di sebarluaskan.Akhirnya disebarkan 22 Oktober 1945 yang diputuskan secara resmi dalam rapat PBNU.
"Karena beliau juga sebagai ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dari hasil rapat PBNU dibawa dalam sidang di Yogyakarya 9 November 1945, atau sehari sebelum peristiwa 10 November 1945," jelasnya.
Tuntutan resolusi itu dijadikan kebijakan organisasi yang lebih besar yaitu Masyumi, yang juga ketika itu menjadi induk dari organisasi besar Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Jika sekarang dari Muhammadiyah ada yang menolak, kan (Muhammadiyah) juga bagian dari Masyumi yang mana tuntutan 22 Oktober dilanjutkan di Yogyakarya yang jelas menjadi bassis Muhammadiyah.Ketika itu, 9 November 1945 dimana keputusannya menyatakan perang mempertahankan kemerdekaan hukumnya wajib ain," lanjutnya.
Baca Juga : Rangkaian Hari Santri Nasional, Universitas Brawijaya Gelar Pengobatan Gratis di Masjid Baitul Makmur
Selanjutnya usai keputusan tersebut di ambil maka utusan Jawa Timur pulang ke Surabaya, jadi latar belakang hari pahlawan berawal dari resolusi jihad, 22 Oktober 1945.
Kemudian kenapa disebut hari santri? Apabila di gambarkan katanya sebagai contoh di Singosari yang berangkat untuk berjihad ke Surabaya ada 114 ulama."Anda bisa bayangkan bila ulamanya berangkat santrinya juga berangkat , kalau santrinya berangkat masyarakat sekitar juga berangkat, jelas di samping Kiai nya berangkat santrinya juga berangkat dimana ketika itu jumlah santri yang paling banyak," papar Najib.
Sementara itu yang terlibat dalam perumusan resolusi jihad dijelaskannya adalah konsul, atau saat ini disebut pengurus wilayah NU Jawa dan Madura."Seluruh Kota dan Kabupaten, saat itu terdapat 60 an anggota yang berkumpul di Jalan Bubutan Surabaya," tambahnya.
Ia mengungkapkan bahwa dampak dari resolusi jihad hingga saat ini begitu besar."Yang disebut dengan jihad dimaksudkan perang bukan sekedar mempertahankan NKRI saja tetapi makna jihad yang sebenarnya saat ini bagaimana mengisi kemerdekaan itu yang menjadi bagian dari resolusi sebenarnya yang dibutuhkan," katanya.
Ia menambahkan terkait polemik yang ada, adanya ormas yang menolak salah satunya Muhammadiyah, dia menyatakan dalam proses penetapan resolusi tersebut tidak hanya Nadhatul Ulama yang terlibat, juga Muhammadiyah terlibat di dalam Masyumi.
"Awalnya secara personal atas nama pengasuh pondok pesantren Tebuireng, kemudian diputuskan oleh PBNU karena beliau juga ketua, 22 Oktober 1945, yang kemudian diputuskan di rapat Masyumi karena beliau juga selaku Ketua masyumi pada 9 November 1945 yang kemudian menjadi landasan perang Surabaya 10 November 1945," tutup Najib.(*)
