MALANGTIMES - Data yang telah diperbarui siBansos sejak Rabu (20/5/2020) hingga hari ini, Rabu (10/6/2020) tercatat sama dan tak bergerak. Hingga sekarang, tercatat kuota yang tersisa masih sama, yaitu 9.495 kuota.
Karena dari data yang disajikan, tercatat ada 86.186 total kuota penerima bantuan sosial di Kota Pendidikan ini. Sedangkan yang telah tercatat dan terdaftar sebanyak 76.691 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya, masih tersisa 9.495 kuota untuk bisa diisi masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan.
Baca Juga : Normalisasi Drainase Jalan Andalas Tengah, Satgas DPUPRPKP Kumpulkan Berkarung-karung Sampah
Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, pendataan saat ini memang tak sepenuhnya dilakukan memanfaatkan teknologi. Melainkan juga menggunakan sistem manual untuk mendata sekaligus melakukan kroscek dan verifikasi kepada para calon penerima bantuan.
"Sudah ada yang mendaftar sebenarnya, dan masing-masing perangkat daerah memang lakukan verifikasi sebelum cantumkan itu dalam data penerima bansos," kata Sutiaji saat ditemui disela agendanya di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Rabu (10/6/2020).
Dalam skema awal, menurutnya masyarakat yang belum terdata memang dapat mendaftar sendiri melalui siBansos. Namun untuk menekan adanya jebolnya sistem lantaran banyaknya yang mendaftar, maka Pemkot Malang kembali melakukan dengan sistem manual.
Masyarakat yang belum menerima bantuan dan merasa membutuhkan bisa langsung mendaftarkan diri pada Puskesos di masing-masing kelurahan. Kemudian petugas akan melakukan kroscek dan verifikasi terhadap kondisi di lapangan.
"Dan yang akan mendaftar harus sesuai kriteria yang ada di dalam siBansos tersebut," terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari yang datang untuk melihat langsung perkembangan penyaluran bantuan menyampaikan, penyaluran bansos di Kota Malang dapat disebut positif.
"Hanya saja input datanya masih manual. Tapi secara prinsip sudah akuntabel dan transparan," katanya.
Dengan aplikasi siBansos, Untari menyebut, masyarakat akan dengan mudah mengetahui dia telah mendapat bantuan atau belum. Sehingga, dia mendorong agar kuota bansos yang belum terisi agar segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga : Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis Belum Final, Pemkot Masih Lakukan Kajian
Sementara itu, berdasarkan siBansos, penerima bantuan terdata dalam beberapa program. Diantaranya adalah program bantuan pekerja seni mencapai 304 KK dan program bantuan PKL sekolah yang mencapai 1.060 KK dan bersumberkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
Selanjutnya, program bantuan BPNT Daerah atau Rasda sebanyak 6.918 KK, program Covid APBD 1 sebanyak 1.666 KK, dan program Covid APBD 2 sebanyak 4.606 KK. Seluruhnya bersumber dari pendataan Dinas Sosial.
Kemudian program bantuan juru parkir sebanyak 1.855 KK dan bantuan sopir angkot sebanyak 781 KK. Keduanya bersumber dari pendataan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang.
Berikutnya program bantuan pedagang yang bersumber dari Disporapar sebanyak 394 KK Keluarga Penerima Manfaat. Delapan program tersebut seluruhnya menggunakan APBD Kota Malang TA 2020.
Sedangkan yang berasal dari APBN tercatat ada, 4.529 KPM BPNT, 14.425 KPM BPNT/sembako pusat, dan 22.655 KPM program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial.
