Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pemerintah daerah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu memutuskan untuk tak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai penggantinya, Malang Raya akan melakukan program New Normal yang akan dimulai dengan masa transisi selama tujuh hari terhitung sejak 1 Juni 2020 mendatang.

Dalam masa transisi itu, Wali Kota Malang Sutiaji pun menegaskan agar masyarakat Kota Malang lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sehingga, masyarakat bisa beraktivitas di luar seperti sebelumnya.

Baca Juga : Ini Konsep New Normal Life di Malang Raya yang Disiapkan Gubernur Jatim

"Saya tegaskan, ini bukan melonggarkan. Ini justru makin diperketat berkaitan dengan protokol Covid-19," katanya, Kamis (28/5/2020).

Sutiaji menjelaskan, dengan adanya penerapan New Normal, diharapkan roda perekonomian masyarakat kembali normal seperti biasa. Karena sejauh ini, masyarakat dan para pengusaha banyak mengeluhkan susahnya memutar roda perekonomian selama pandemi Covid-19.

Ketika masyarakat disiplin dengan aturan protokol kesehatan, dia optimis New Normal dapat berjalan efektif di Kota Malang. Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi kedisiplinan untuk mengambil jarak dalam beraktivitas, disiplin mencuci tangan dengan sabun, disiplin olah raga dan berjemur sesaat di pagi hari.

Selanjutnya, setiap tempat usaha, tempat kerja, bisnis dan perdagangan agar selalu melengkapi kegiatan dengan standar protokol Covid-19. Mulai dari pengaturan jarak, penggunaan masker, hingga penyediaan hand sanitizer ataupun tempat cuci tangan.

Dia pun menegaskan, masa transisi yang dilakukan selama tujuh hari yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan jadi penilaian tersendiri. Apabila tetap saja banyak yang acuh terhadap protokol kesehatan dengan bersikap mengabaikan dan tidak mau tahu, maka bisa saja rencana penerapan New Normal akan dibatalkan.

"Yang pada akhirnya kembali kita tidak bisa leluasa beraktivitas, karena pasti akan diberlakukan lagi pengetatan," tegas pria yang akrab disapa Pak Aji itu.

Penerapan New Normal itu menurutnya menjadi salah satu komitmen dalam meningkatkan kedisiplinan bersama. Sehingga, diharapkan tak ada lagi masyarakat yang mengeluh susahnya beraktivitas dan memutar roda perekonomian selama pandemi Covid-19.

"Pemerintah mendengar itu. Pemerintah mencarikan solusi dengan tetap berupaya secara maksimal agar pandemi  Covid-19 dapat diredam dan diputus," tambahnya.

Sutiaji pun mengajak agar seluruh elemen masyarakat patuh dengan protokol kesehatan yang ada. Seperti selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.

"Kembali saya tekankan, jika kita ingin dapat beraktivitas normal, maka ayo kita imbangi dengan kepatuhan dan kedisiplinan melaksanakan aturan aturan berkaitan dengan Covid-19," tegas Sutiaji.

Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, aspek monitoring dan operasi penindakan di lapangan juga akan tetap dilakukan. Karena itu juga akan jadi tolok ukur sampai sejauhmana kesadaran masyarakat berkaitan dengan pola hidup sehat dan bersih. Sehingga mampu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Menkes telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Didalamnya juga memberikan panduan saat kembali bekerja pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB), antara lain sebagai berikut:
1. Bagi Tempat Kerja 
a. Pihak manajemen/Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Covid-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan.
b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
e. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining. 
f. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.

Menkes juga mengeluarkan SE Nomor : HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, dengan poin antara lain berbunyi sebagai berikut.

Baca Juga : Optimis PSBB Berlangsung Satu Putaran, Ini Sederet Persiapan Pemkot Malang

Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) untuk :
a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).

b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.

f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha,pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer dan menggunakan masker

g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.

2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.

h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk kesarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan customer service.
4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).
5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.