Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pandemi covid-19 tak pelak memberi dampak buruk kepada para pengusaha juga para pekerja. Tak sedikit perusahaan yang terpuruk lantaran pandemi covid-19 yang berlansung sejak Maret lalu itu.

Di Kota Malang sendiri, tercatat sudah ada sekitar 109 perusahaan yang melapor telah merumahkan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya. Terbaru, tercatat ada perusahaan yang juga telah melakukan penangguhan terhadap pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Baca Juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, Dewan Minta Pendapatan PAD Meningkat

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Erick Setyo Santoso ST, MT menyampaikan, sudah ada beberapa perusahaan yang melapor telah menangguhkan pembayaran THR kepada karyawannya.

"Yang menanggugkan sudah ada," katanya.

Erick menjelaskan, berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dapat melakukan penangguhan atau penundaan pembayaran THR.

Dengan catatan harus memenuhi persayaratan sebagaimana yang telah disepakati oleh pengusaha dan para pekerja. Pada pasal 2 dijelaskan, perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Proses dialog tersebut agar dilakukan secara kekeluargaan dan dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik. Selain itu, untuk mencapai kesepakatan dialog tersebut, perusahaan dan karyawan dapat melakukan beberapa kesepakatan.

Pertama, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Pendapatan Retribusi Pemakaman di Kabupaten Meningkat 10 Kali Lipat

Kedua, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh selanjutnya agar dilaporkan oleh perusahaan kepada Disnaker-PMPTSP Kota Malang," tambahnya.