Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kota Malang secara resmi telah mengirimkan pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Baca Juga : Kasus Covid-19 Meningkat di Jatim, Pemkot Batu Masih Enggan Pilih PSBB

Pengajuan tersebut terlampir dalam surat bernomor 342.1/1040/35.73.100/2020 perihal permohonan penerapan kebijakan PSBB tertanggal 14 April 2020. 

Namun, proses tersebut rupanya tidak mudah. Sebab, Pemerintah Provinsi Jatim menilai draft pengajuan PSBB dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih perlu dilakukan evaluasi.

Dilansir dari detik.com, Pemprov Jatim meminta kepada Wali Kota Malang Sutiaji untuk mempertimbangkan berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Sebab, jika Kota Malang mengajukan sendiri akses mobilitas dari dua daerah Malang Raya seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu akan terhambat.

Menanggapi hal itu, Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto, menyatakan apa yang menjadi catatan dari Pemprov Jatim perihal pengajuan PSBB tersebut siap untuk ditindak lanjuti oleh Pemkot Malang. 

"Segala hal yang diberikan catatan oleh Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat akan menjadi perhatian dari kami,"ujarnya kepada awak media, Kamis (16/4).

Pihak Pemkot Malang, dalam hal ini juga intens berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ia menjelaskan, memang ada beberapa hal yang diminta untuk lebih ditekankan dalam penanganan Covid-19.

"Pak wali (Wali Kota Malang Sutiaji) sudah berkomunikasi dengan bu Gubernur. Salah satu yang ditekankan untuk Kota Malang agar menguatkan physical distancing baik secara menyeluruh di pintu masuk kota maupun ditingkat kelurahan. Kemudian, pak wali seyogyanya kalau berbicara PSBB itu akan menjadi efektif apabila itu dilakukan Malang Raya," imbuhnya.

Lebih lanjut, berkaitan dengan sinergitas penerapan PSBB yang batal dilakukan se-Malang Raya, pihak Pemkot Malang juga telah memberikan penjelasan kepada Provinsi Jatim. 

Baca Juga : Disnaker-PMPTSP Kota Malang Prioritaskan Layanan Izin Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Di samping, juga tetap menjalin komunikasi dengan dua pimpinan daerah tersebut. Namun, hal itu memang telah menjadi otoritas dari masing-masing wilayah.

"Semuanya sama, memiliki otoritas kewenangan masing-masing untuk wilayahnya. Pak wali juga secara intens berkomunikasi kaitannya dengan hal itu. Jadi pak wali mohon izin untuk mengajukan surat itu lebih dulu dengan pertimbangan-pertimbanganya," terangnya.

Pria yang akrab disapa Wiwid ini lebih lanjut menyampaikan, permohonan pengajuan lebih dulu perihal PSBB dilakukan dengan harapan untuk saling menguatkan. Terutama dalam hal penanganan Covid-19 ini.

"Tanpa berupaya untuk meninggalkan juga tidak dalam konteks seperti itu. Juga tetap menghargai apa yang diputuskan oleh Kota Batu pun demikian oleh Kabupaten Malang. Tapi prinsipnya semua gerak langkah harapannya saling menguatkan," tandasnya.

Diketahui, dalam surat pengajuan PSBB untuk Kota Malang terdapat empat poin utama yang dilampirkan. Di antaranya pertama berkaitan dengan prosentase peningkatan jumlah kasus Covid-19 dari waktu ke waktu.

Kedua, perihal penyebaran kasus Covid-19 menurut waktu, ketiga bagaimana kejadian transaksi lokal Covid-19 di Kota Malang. Dan keempat, mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.