Beberapa orang saat mengantre mendaftarkan di Job Fair Balai Kota Among Tani beberapa saat lalu. (Foto: istimewa)
Beberapa orang saat mengantre mendaftarkan di Job Fair Balai Kota Among Tani beberapa saat lalu. (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) diminta melaporkan data karyawan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Batu. 

Karena data itu yang akan dipakai oleh pemerintah untuk dijadikan acuan dalam menerbitkan kartu pra kerja.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Kebijakan tersebut disebabkan saat ini banyak pariwisata, tempat hiburan, dan pelaku usaha menutup kegiatan usahanya untuk mencegah penyebaran covid-19.

Agar kebijakan tersebut dipatuhi, Pemkot Batu telah menyebarkan surat pemberitahuan kepada pimpinan seluruh perusahaan yang ada di  Kota Batu.

Surat itu berisi antisipasi serta mekanisme kerja selama pandemi. Salah satu isinya yakni bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja.

Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayarann upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengusaha dengan pekerja/buruh.

Kepala Bidang Hubungan Industrial DPMPTSP dan Naker Kota Batu, Adiek Imam Santoso mengatakan, pendataan bagi karyawan dirumahkan tersebut merupakan program pemerintah melalui SE dari Disnaker Provinsi Nomor 560/116/108.4/2020 pada 31 Maret 2020, tentang permintaan data tenaga kerja terdampak covid-19.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Agar bagi mereka yang dirumahkan itu bisa mendaftar Kartu Prakerja tahun 2020 secara online. Dengan itu para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif.

Hanya saja uang itu akan diterima peserta bertahap dari sebelum, pelatihan kerja hingga selesai dilakukan. Rinciannya, dana sebesar Rp 3.550.000 itu terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Menurutnya hingga saat ini masih satu hotel yang melalukan phk terhadap karyawannya. Totalnya ada 41 orang.