Ilustrasi SLF (doc MalangTIMES)
Ilustrasi SLF (doc MalangTIMES)

MALANGTIMES - Para pemilik Gedung dan bangunan, baik itu ruko, rumah tinggal maupun bangunan gedung bertingkat yang dijadikan menjadi lokasi publik, wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pasalnya, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung.

Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 27/PRT/M/2018 tentang  SLF Bangunan Gedung. Sementara untuk ditingkatan daerah, aturan itu diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomor 1 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota (Perwal) Malang nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SLF Gedung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Ir Hadi Santoso, melalui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Bambang Nugroho menjelaskan, jika mengantongi SLF, akan banyak keuntungan yang didapat.

Selain kelayakan dan keandalan gedung terjamin, mengantongi SLF juga berimbas pada kepengurusan Online Single Submision (OSS), kemudian berimbas juga pada sektor bisnis pada lokasi usaha yang mengunakan bangunan gedung.

"Para konsumen atau tamu, misalnya yang berkunjung ke hotel akan semakin nyaman dan percaya jika gedung yang mereka kunjungi aman, terjamin keandalannya. Di sisi lain, jika gedung dijual, tentu juga akan berdampak pada nilai ekonomisnya," jelasnya.

Maka dari itu, melihat banyak manfaat yang didapatkan dengan mengantongi SLF, para pemilik gedung diharapkan untuk melakukan kepengurusan SLF. Dan bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat kepengurusan SLF sesuai jenis bangunan, simak syaratnya di bawah ini.

Persyaratan penerbitan SLF untuk bangunan kantor atau ruko, syaratnya:

1. Surat permohonan SLF 
2. Fotokopi KTP pemohon dan pemilik bangunan
3. Fotokopi sertifikat IMB serta gambar lampiran IMB,
4.  Fotocopy perhitungan struktur IMB
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah sertifikat, AJB atau petok d.
6. Fotocopy keterangan rencana kota
7. Fotokopi dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL UPL
8. Foto copy dokumen andalalin ( menyesuaikan kriteria adalah peraturan menteri perhubungan nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
9. Fotocopy gambar asbuilt drawing struktur arsitektur, mekanikal, elektrikal.
10. Surat pernyataan penanggung jawab kelayakan konstruksi.

Untuk persyaratan penerbitan SLF untuk bangunan rumah tinggal, yakni:

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

1. Surat permohonan SLF 
2. Fotokopi KTP pemohon dan pemilik bangunan
3. Fotokopi sertifikat IMB serta gambar lampiran IMB,
4.  Fotocopy perhitungan struktur IMB
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah sertifikat, AJB atau petok d.
6. Fotocopy keterangan rencana kota
7. Surat pernyataan penanggung jawab kelayakan konstruksi

Selanjutnya persyaratan penerbitan SLF untuk bangunan kompleks, meliputi:

1. Surat permohonan penerbitan SLF
2. Fotokopi KTP pemohon dan pemilik bangunan
3. Fotokopi akta pendirian perusahaan
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah
5. Fotokopi urat pernyataan tanah tidak dalam status sengketa
6. fotokopi surat perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan
7. Fotocopy hasil tes tanah atau sondir untuk bangunan baru
8. Fotokopi sertifikat IMB beserta gambar lampiran IMB
9. Fotocopy perhitungan struktur
10. Fotocopy keterangan rencana kota atau site plan
11. Fotocopy rekomendasi bangunan yang berada di sempadan sungai
12. Fotokopi dokumen analisa dampak lalu lintas
13. Fotocopy hasil tes beton
14. Surat pernyataan penanggung jawab kelayakan konstruksi
15. Fotocopy gambar as built drawing struktur, arsitektur, mekanik elektrikal
16. Fotokopi dokumen analisa dampak lingkungan
17. Fotokopi bukti pembayaran sampah dari instansi yang berwenang
18. Fotocopy izin pengambilan air tanah
19. Fotocopy izin lingkungan
20. Fotocopy izin pembuangan limbah cair
21. Fotocopy izin TPS limbah B3
22. Fotocopy hasil uji kualitas air limbah
23. Fotocopy hasil uji kualitas udara emisi
24. Fotocopy hasil uji kualitas ambient
25. Dokumen pengesahan K3
26. Fotokopi sertifikat laik operasi kelistrikan