Kajari Malang, Andi Dharmawangsa SH, MH didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Dian Purnama SH (istimewa).
Kajari Malang, Andi Dharmawangsa SH, MH didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Dian Purnama SH (istimewa).

MALANGTIMES - Meski di tengah kondisi pandemi Covid-19, penyelesaian kasus hukum masih terus dilakukan. Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang menerima gugatan perdata secara online. 

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang terhadap salah satu wajib pajak (WP) Hotel penunggak pajak.

Baca Juga : Miris, Pesta Seks dan Balapan Liar Masih Terjadi di Tengah Pandemi Covid-19

Gugatan pertama online di Jawa Timur atau bahkan Indonesia itu dibuat melalui Kejaksaan Negeri Malang selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN). Gugatan telah didaftarkan pada 2 April 2020 lalu dan sudah teregister resmi di Pengadilan Negeri Malang pada 9 April 2020.

Kajari Malang Andi Dharmawangsa membenarkan adanya kasus tersebut. Sebagai pengacara negara, kejaksaan dapat melakukan tindakan hukum untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

Meski demikian, Andi masih enggan membuka identitas WP bandel yang berperkara. "Kami berharap pihak tergugat segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga kasus segera terselesaikan," tegasnya.

Terpisah, Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto menyampaikan, gugatan dilayangkan lantaran berbagai upaya penagihan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan telah dijalankan. Namun, masih belum ada itikad baik dari WP untuk menunaikan kewajibannya tersebut.

"Bapenda sudah melakukan pemanggilan kepada pihak tergugat sejak medio Juni 2019. Namun setelah serangkaian upaya non litigasi, teguran hingga audit dilakukan pun yang bersangkutan tak kunjung ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya," tegas Ade.

Sehingga, Bapenda Kota Malang pada akhirnya memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Malang selaku JPN untuk melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus memberi contoh agar tak ada WP bandel.

Terlebih, segala kemudahan telah diupayakan Bapenda Kota Malang agar masyarakat, utamanya para Wajib Pajak (WP) tetap dapat melakukan kewajibannya di tengah berkembangnya pandemi Covid-19.

Baca Juga : Awasi Napi Asimilasi, Polres Malang Bahas Bareng Kejari

Mulai dari fasilitas pelaporan tanpa tatap muka, hingga yang terbaru meluncurkan program pemutihan denda pajak bertajuk 'Sunset Policy V'.

Eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut juga menjalankan program pemberian insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi tempat usaha yang tutup maupun yang ditutup sesuai Surat Edaran Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2020 dan pemberian keringanan maksimal kepada tempat usaha yang masih buka, sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010.

Namun, OPD yang dikomandani Ir Ade Herawanto MT itu tak pernah sekalipun mengendurkan semangat dalam menindak WP bandel. Bahkan jauh sebelum pandemi menyebar. Dalam rangka tahun penegakan hukum, langkah tegas tak boleh kendur.

"Begitu pula upaya meningkatkan kesadaran WP jalan terus," pungkas Ade.