Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo saat dimintai tanggapannya terkait narapidana asimilasi dari Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo saat dimintai tanggapannya terkait narapidana asimilasi dari Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Anggota kepolisian yang ada di wilayah hukum Polres Malang mendapatkan mandat baru. Selain gencar memberantas kejahatan dan terlibat dalam pemberantasan wabah Covid-19, juga memiliki tanggungjawab moril untuk mengawasi para narapidana asimilasi yang baru saja dibebaskan.

”Kalau sesuai ketentuan, sebenarnya yang bertanggungjawab langsung untuk memonitor para narapidana asimilasi adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan dari Kejaksaan Negeri (Kejari). Tapi saat ini kami (Polres Malang), sedang berkoordinasi dengan Kejari (Kepanjen) untuk menyusun teknis pengawasannya seperti apa,” kata Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, Jumat (10/4/2020).

Baca Juga : Edarkan Sabu di Tengah Pandemi Covid-19, Pengedar Asal Malang Dicokok Polisi Blitar

Selain fokus menyusun teknis pengawasan, lanjut Andaru, Polres Malang juga sedang mencari data pasti terkait siapa saja narapidana asimilasi yang ada maupun yang berasal dari wilayah hukum Polres Malang.

”Saat ini saya masih mencari berapa jumlah narapidana dari asimilasi, rencananya minggu depan akan segera kami lakukan pertemuan dengan Kejari untuk membahas teknis pengawasannya,” terang Andaru yang juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Gresik ini.

Seperti yang sudah diberitakan, hingga hari ini (Jumat 10/4/2020) terdapat 181 narapidana yang berasal dari kesatuan Polres Malang dan berhak mendapatkan kebijakan asimilasi.

Para narapidana yang mendapatkan kebijakan guna memutus penyebaran covid-19 itu, berasal dari 18 kasus. Dimana, 3 kasus yang paling mendominasi adalah pencurian dengan 49 narapidana, perlindungan anak 30 narapidana, dan narkotika 23 narapidana.

Sedangkan sisanya bersal dari kasus penipuan, pencabulan, pembunuhan, kasus kehutanan, penganiayaan, penggelapan, penadah barang hasil curian, penculikan, perjudian, pemerasan atau pengancaman, keasusilaan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), narkotika, obat-obatan yang tidak sesuai anjuran kesehatan, melanggar perundang-undangan tentang lalu lintas, dan yang terakhir adalah kepemilikan sajam (senjata tajam), senpi (senjata api), dan handak (bahan peledak) secara ilegal.

”Selain fokus melakukan pengawasan bersama Kejari, kami juga sudah mempersiapkan beberapa personel untuk memonitoring narapidana asimilasi tersebut. Jika kedapatan kembali melakukan kejahatan, tentunya akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Andaru.

Baca Juga : Usai Bebas Ikut Asimilasi, Residivis Curanmor di Kota Malang Kembali Kambuh

Dijelaskan Andaru, personel yang dikerahkan tersebut berasal dari satuan Reskrim dan Intelkam Polres Malang. Bahkan jika diperlukan, beberapa unit lainnya termasuk bhabinkamtibmas juga akan turut dilibatkan guna mengawasi gerak-gerik dari narapidana asimilasi tersebut.

”Mekanismenya, bhabinkamtibmas yang akan mengawasi secara langsung. Sedangkan anggota intel dan reskrim mengawasi secara tidak langsung,” ucap Andaru.

Selain melakukan pengawasan, perwira polisi dengan pangkat tiga balok dibahu ini juga sudah menyiapkan beberapa trobosan untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi paska “bebasnya” narapidana asimilasi tersebut. Di antaranya adalah mengoptimalkan patroli rutin hingga ke tinggat polsek jajaran.

”Beberapa personel juga akan kami kerahkan untuk melakukan upaya pengawasan di kawasan kring reserse (wilayah yang dianggap rawan kejahatan), di beberapa daerah di wilayah hukum Polres Malang,” tutup Andaru.