Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu saat rapat dengar pendapat dengan mitra kerja
Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu saat rapat dengar pendapat dengan mitra kerja

MALANGTIMES - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu berharap pemerintah segera melakukan relaksasi. Baik terhadap produk impor maupun produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan untuk penanganan Covid-19.

Pernyataan tersebut sebagai respon atas melonjaknya kebutuhan akan alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan (alkes) lainnya.

Baca Juga : Kota Batu Siapkan 3 Shelter Isolasi Covid-19, Anggarannya Rp 1,3 Miliar

“Tentu dalam melakukan relaksasi, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Harus menggandeng pihak lain," kata Sri dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan pemerintah, beberapa waktu lalu.

Yayuk, sapaan akrab Sri Rahayu, melanjutkan, Indonesia memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Sehingga berbagai perusahaan itu yang dimintanya segera untuk digandeng pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ditengah semakin melonjaknya kebutuhan APD dan alkes lainnya.

"Kemenkes bisa berkoordinasi dengan LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa) dan asosiasi perusahaan untuk mempercepat e-katalog nasional," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sehingga, lanjutnya, Indonesia bisa mewujudkan ketersediaan obat dan alat kesehatan Covid-19 dan non Covid-19.

Di dalam RDP yang digelar secara virtual itu, Komisi IX DPR RI meminta ke perwakilan pemerintah yaitu Kepala BPOM, Kemenkes, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan, dan sejumlah asosiasi industri produk kesehatan lainnya. Untuk segera melakukan relaksasi produk-produk tersebut.

Selain itu, Yayuk juga meminta agar Kemenkes melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya termasuk dengan Kepolisian RI guna memastikan jaminan mobilitas pekerja industri obat dan alat kesehatan beserta pendistribusianya dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Baca Juga : Sudah Diwajibkan, Pemerintah Kabupaten Malang Bakal Bagikan 120 Ribu Masker ke Masyarakat

"Semangat tepat sasaran juga perlu diterapkan dalam penyaluran APD ke berbagai Rumah Sakit di daerah yang terdampak. Pemerintah harus memiliki database yang selalu diperbaharui secara realtime terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD," urainya.

Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VI ini berpesan agar pemerintah terus menguatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota. Dalam hal memastikan bahwa APD sudah sampai di daerah serta langsung didistribusikan dan benar-benar sampai tujuan.

Serta pemerintah bisa terus melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas ke para pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan ekspor sementara alat kesehatan dan obat penanganan Covid-19.

"Tak kalah penting bagi BPOM untuk terus berinovasi dalam pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). Menciptakan obat-obatan bagi pasien covid-19 serta meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai obat yang dapat digunakan sebagai pencegah Covid-19," tandas Yayuk.