Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Wali Kota Malang beserta jajarannya mantab mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan. Bahkan pada hari ini, Kamis (9/4/2020) berkas pengajuan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan dengan tembusan Gubernur Jawa Timur.

"Kami kirimkan hari ini (berkas pengajuan PSBB)," tegas Wali Kota Malang Sutiaji, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga : Sumbang Angka Positif Covid-19 Tertinggi, Gubernur Jatim Belum Ajukan PSBB

Pria berkacamata itu menyampaikan, pengajuan berkas PSBB itu dilakukan lantaran jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang terus bertambah. Selain itu, jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dengan Risiko (ODR), serta Orang Tanpa Gejala (OTG) jumlahnya terus bertambah.

Sementara program social dan physical distancing yang dilaksanakan masih belum berjalan maksimal. Sehingga, hal itu menjadi pertimbangan tersendiri selama beberapa hari terakhir untuk mengajukan status PSBB ke Kementerian Kesehatan.

Pertimbangan lain, penularan yang terjadi dan terlihat dari beberapa kasus konfirmasi positif di Kota Malang juga semakin sulit dideteksi. Pasalnya, kasus pertama hingga ke delapan yang tercatat hingga Rabu (8/4/2020) kemarin sama sekali tak saling berkaitan.

"Pasien nomor 1 sampai yang ke-8 ini tidak ada kontak fisik secara langsung dengan pasien positif lainnya. Jadi virus ini kan bisa masuk dari mana saja," tambahnya.

Sutiaji menegaskan, skema untuk PSBB telah dipersiapkan dengan matang. Mulai dari kebutuhan pangan hingga kondisi perekonomian selama masa PSBB. Karena sebelumnya, pemerintah telah melakukan simulasi dan koordinasi bersama dengan perguruan tinggi, kepolisian dan TNI, pihak perbankan, hingga tokoh masyarakat.

Selain itu, pergeseran anggaran juga sudah dimaksimalkan dengan total untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 80 Miliar. Sehingga ketika ditetapkan PSBB, Kota Malang sudah siap dengan skema pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Agar Tak Ditolak, Pengajuan Proposal Kegiatan ke DPUPRPKP Kota Malang Harus Jelas dan Rinci

"Harapannya, mata rantai Covid-19 bisa diputus dengan upaya ini, tapi kembali lagi, keputusan nanti ada di Kementerian Kesehatan," terangnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, permohonan penetapan status PSBB sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu PP Nomor 21 tahun 2020. Setelah membuat pengajuan ke Kemenkes, maka Pemerintah Kota Malang akan menunggu hasil keputusannya.

"Kami sudah mengajukan dan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Jika pusat mengabulkan, kami siap dengan setiap skema yang ada. Tapi jika ditolak, kami akan terus berusaha menangani ini secara maksimal," tegas Sutiaji.