Menkumham Yosanna Laoly (Ist)
Menkumham Yosanna Laoly (Ist)

MALANGTIMES - Ramainya kritik dari elemen masyarakat terkait kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk membebaskan para narapidana di tengah pandemi Covid- 19, membuat sang menteri yang kader PDI Perjuangan ini bereaksi.

Yasonna mengatakan, seperti dikutip Antara, Minggu (5/4/2020) bahwa orang yang tidak menerima pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan (lapas) di tengah pandemi covid-19. Serta kondisi lapas yang kelebihan kapasitas, merupakan orang yang tumpul rasa kemanusiaannya.

Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf

"Hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan yang tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas," ucapnya.

Seperti diketahui, rencana pembebasan para narapidana itu secara aturan telah ditandatangani oleh Yasonna. Yakni melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020. 

Selain sisi kemanusiaan, seperti yang disebut Yosanna, pembebasan narapidana itu juga dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 260 miliar. Dengan kondisi keuangan negara yang dimungkinkan defisit sekitar 5 persen dan telah melebihi batas sesuai aturan keuangan negara, yaitu 3 persen.

Tak hanya itu, kader PDI Perjuangan yang sempat membuat heboh dalam persoalan buron KPK Hasan Masiku ini. Juga menegaskan, bahwa kebijakan itu sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM dan sub komite PBB Anti Penyiksaan.
"Negara-negara di dunia telah merespon anjuran PBB itu. Iran, misalnya telah membebaskan 95 ribu orang. Brazil juga telah membebaskan 34 ribu narapidananya," ujarnya.

Terkait kritik atas kebijakan itu, khususnya pembebasan napi kasus korupsi, Yosanna mengatakan, ada yang tidak berdasarkan fakta, maupun data. "Langsung berimajinasi, memprovokasi dan berhalusinasi di berbagai media sosial," ujarnya.

Ramainya kebijakan pembebasan napi korupsi yang dianggap mencederai masyarakat itu pun dibantah Yosanna. Dirinya menyebut, napi pidana khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas/rutan. "Tentunya tanpa menabrak PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 99 Tahun 2012," ujarnya.

Walau menegaskan hal itu, warganet tetap memberikan kritik ke Yosanna yang menyebutnya tanpa data dan fakta itu.

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

Akun broken eights, misalnya, menyebutkan, "demi panen setoran ya bos? Segala cara dikamuflase. Berkah Corona ya bos?," tanyanya yang dilanjutkan, "Ada Napi Koruptor yang ditumpuk dalam sel tahanan seperti foto2 yang diekspos Yasonna Laoly? Overcapaxities adalah bukti ketidakbecusan Kemenkumham dalam tata kelola kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Uangnya kemana?," tulisnya.
Terkait orang yang tak menerima pembebasan napi dari lapas sebagai orang yang tumpul kemanusiaannya, akun Arie Rusli, menulis :"Tumpul kemanusiaan alasan yg sangat klise......".

Akun Catur Toro juga menuliskan, "yg bebas tuhh yang engga ngerugian org lain, misal cuma karena postingan, mencuri karena miskin,k beda politik. klo koruptor, begal, perampok, pemerkosa jgn dibebaskan," 

Joni Boi juga lebih memilih menjadi tumpul kemanusiaannya seperti yang disebut Yosanna, bila para pembunuh pemerkosa, rampok, begal dibebaskan.

"Untuk pembunuh, pemerkosa, rampok, begal, saya pilih jadi tumpul kemanusiaan," tulisnya.