Kepala Satuan Polisi Hutan (Kasat Polhut) Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Timur, Hari Purnomo (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala Satuan Polisi Hutan (Kasat Polhut) Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Timur, Hari Purnomo (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Beberapa waktu lalu, Polres Malang Kota telah mengamankan Nur Rahman, warga Perum Joyogrand IV, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang merupakan pelaku pencurian HP.

Saat penggeledahan di rumahnya, diketahui pelaku memelihara hewan yang dilindungi tanpa izin berjenis burung elang bondol atau yang bernama latin Haliastur Indus.

Baca Juga : Edarkan Sabu di Tengah Pandemi Covid-19, Pengedar Asal Malang Dicokok Polisi Blitar

Akibatnya, selain terancam pasal pencurian, pelaku juga terancam pasal  21 ayat 2 huruf a, jo Pasal 40 ayat 2 UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Dalam pasal tersebut menyebutkan pelaku bakal terkena hukuman lima tahun penjara atau denda Rp 100 juta.

Nah, berbicara mengenai teknis pengajuan perizinan untuk memelihara hewan dilindungi, Kepala Satuan Polisi Hutan (Kasat Polhut) Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Timur, Hari Purnomo, beberapa lalu mengungkapkan bisa saja masyarakat memelihara hewan yang dilindungi.

Memang secara aturan, hewan-hewan dilindungi tidak boleh ditangkap, diperjualbelikan dan dimiliki perorangan. 

Tapi dijelaskannya, jika satwa yang dilindungi ada juga yang diperbolehkan dipelihara untuk penangkaran. 

Namun hal tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Syaratnya tidak mudah. Asal usul indukan harus jelas, kalau nangkap dari alam nggak bisa. Kalau indukan jelas, kemudian mengajukan izin penangkaran, membuat proposal dan sebagainya, kemudian kita nilai kelayakannya, jika layak ada rekomendasi dari BKSDA. Namun untuk yang menentukan penangkaran untuk jenis elang adalah Menteri. Tapi rata-rata perorangan tidak diizinkan," jelasnya beberapa waktu lalu saat ditemui di Polres Malang Kota.

Sementara itu, dilansir dari situs resmi pemerintah, Indonesia.go.id, meskipun hewan langka wajib dilestarikan dan dijaga, namun masyarakat umum juga bisa membantu pemerintah menjaga dan melestarikan keberadaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dengan mengajukan dokomen perizinan.

Untuk dokumen perizinan yakni mengajukan proposal izin penangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA.

Proposal tersebut disertai salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.

Kemudian, surat bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat. 

Surat ini berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Setelah itu, adalagi bukti tertulis terkait asal usul indukan. 

Bukti ini memuat syarat tentang indukan dari hewan yang dipelihara. 

Indukan hewan dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari hewan yang telah didaftarkan sebagai hewan yang dipelihara atau ditangkarkan secara sah pula.

Artinya, hewan hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara karena tidak memenuhi syarat ini. 

Di sinilah diketahui syarat hewan yang akan dipelihara telah melewati 3 generasi penangkaran oleh manusia.

Lanjut syarat berikutnya adalah, Berita Acara Pemeriksaan(BAP) kesiapan teknis, mencakup kandang tempat penangkaran atau pemeliharaan hewan dilindungi, kesiapan pakan dalam memelihara hewan dilindungi, perlengkapan memelihara hewan, dan lain sebagainya. 

Baca Juga : Terjerat Utang, Pedagang Asal Blimbing Banting Setir Jadi Kurir Narkoba

Dan terakhir adalah surat rekomendasi dari kepala BKSDA setempat jika hewan berasal dari daerah lain.

Namun kembali lagi untuk bisa mendapatkan dokumen izin pemeliharaan haruslah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan BKSDA. Syarat-syaratnya sebagai berikut :

Hewan langka yang dimanfaatkan untuk peliharaan atau diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam.

Hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. 

Yang dimaksud kategori F2 merupakan hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran.

Dengan kata lain, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan.

Kemudian, satwa langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan hanya hewan dengan kategori Appendix 2. 

Sedangkan hewan langka kategori Appendix 1, walau sudah ditangkarkan tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun karena harus dikonservasi.

Kategori Appendix 2 sendiri, adalah hewan langka yang dilindungi di alamnya. 

Artinya, hewan ini tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan hewan langka langsung dari alam. 

Akan tetapi, jika sudah ditangkarkan, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan. 

Hewan kategori tersebut contohnya adalah elang, alap-alap, buaya muara, jalak bali.

Sedangkan untuk kategori 1, hewan yang termasuk di dalamnya adalah hewan yang di alam jumlahnya kurang dari 800 ekor. 

Sehingga, meskipun sudah ditangkarkan, hewan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi.

Contoh hewan kategori Appendix 1, yakni anoa, badak bercula satu, harimau sumatera, macan dahan, serta orangutan.