Bupati Malang Sanusi pastikan NPHD Pilkada 2020 akan disesuaikan dan cepat ditandatangani (dok MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi pastikan NPHD Pilkada 2020 akan disesuaikan dan cepat ditandatangani (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 sampai saat ini masih belum tertandatangani. Baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang maupun dengan Bawaslu dan KPU Kabupaten Malang sebagai penyelenggara perhelatan demokrasi lima tahunan.
Persoalan besaran anggaran yang diajukan kedua penyelenggara pemilu dengan Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai saat ini, masih belum menemukan kata sepakat.

Bawaslu dan KPU tetap di posisi ajuan yang sama, pun dengan Pemkab Malang. Yakni, Bawaslu mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 28,6 miliar. Sementara, TAPD hanya mampu memberikan Rp 20 miliar. Sedangkan KPU, mengajukan anggaran Rp 93 miliar, namun TAPD hanya mampu Rp 70 miliar.

Hal ini membuat Bupati Malang Sanusi pun angkat bicara. Pasalnya, batas waktu penandatanganan NPHD yang ditentukan telah hampir sepekan berlalu. "Masih belum ditandatangani, tapi dalam dua hari ke depan kita pastikan selesai. NPHD kita pastikan juga telah ditandatangani," ucap Sanusi, Selasa (8/10/2019).

Terkait akar persoalan ketidaksepahaman besaran anggaran, Sanusi juga menyampaikan nantinya akan ada penyesuaian dengan besaran yang sejak lama telah disampaikan. Tentunya, penyesuaian anggaran itu akan dilakukan dalam musyawarah lanjutan antara kedua belah pihak. "Dalam musyawarah akan ada penyesuaian anggaran Pilkada 2020. Kebutuhan yang memang dirasa perlu, akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan lainnya, akan ada revisi," tegas Politikus PKB.

Disinggung besaran tambahan atau penyesuaian anggaran untuk Bawaslu dan KPU, Sanusi belum bisa memastikan secara pasti.
"Belum, nanti lah dua hari lagi dalam musyawarah keputusannya. Berapa persen penambahannya, nanti akan disepakati dalam pertemuan antara TAPD dengan Bawaslu dan KPU. Yang pasti, kebutuhan anggaran Pilkada 2020 akan diajukan pada APBD 2020," ujarnya.

Dari beberapa sumber lain disampaikan, bahwa anggaran yang tersedia untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 50 miliar dari anggaran cadangan. Besar itu tentunya tak akan bisa mencukupi jumlah yang juga telah dipastikan oleh TAPD kepada Bawaslu dan KPU dengan total sekitar Rp 70 miliar. Sehingga proses penganggarannya dilakukan dua kali, yaitu pertama memakai anggaran yang tersedia tahun ini. Kekurangannya dianggarkan di APBD 2020 setelah adanya persetujuan juga dari DPRD Kabupaten Malang. 
"Mekanismenya itu, anggaran yang disepakati bersama dan ditandatangani melalui NPHD akan diajukan ke dewan. Setelah dewan setuju maka diajukan dalam APBD 2020," pungkas Sanusi.