MALANGTIMES - Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan jika Kota Malang saat ini sedang dalam masa darurat parkir dan darurat macet. Pria berkacamata itu pun merasa, sederet upaya harus terus dilakukan untuk menekan hal itu.
"Fotocopy habisnya Rp 500, tapi parkirnya bayar Rp 2.000. Ini harus dilihat lagi potensinya. Sudah ada pendataan, maka parkir liar juga harus diberi tindakan tegas," katanya, Rabu (13/3/2019).
Baca Juga : Aksi Tak Terpuji Bule di Bali, Pandemi Covid-19 Malah Party
Sutiaji menjelaskan, potensi parkir terus digali oleh Pemerintah Kota Malang. Sehingga dapat menekan jumlah parkir ilegal. Selain itu juga harus berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat melalui proses pembangunan yang dilakukan.
"Kota Malang sudah kerjasama dengan konsultan KPK terkait dengan parkir ini. Walaupun itu milik pejabat, jika melanggar aturan maka harus ditindak, saya tidak tebang pilih," jelas pria berkacamata itu.
Dia pun mengkritisi beberapa area sepadan yang selama ini menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana area sepadan yang semestinya bebas dari bangunan, selama ini banyak yang ditempati bangunan.
"Tak jarang yang di pinggir jalan itu mengganggu lalu lintas. Maka akan ditegaskan lagi, akan ada pembebasan lahan karena itu untuk kebutuhan masyarakat dan akan ada pelebaran dan pembuatan jalan baru," paparnya lagi.
Lebih jauh Sutiaji juga mengingatkan agar pihak kelurahan sampai dengan tingkat RT dan RW tidak mudah memberikan izin kepada warganya untuk menutup jalan. Karena selama ini, sering terjadi penutupan jalan dan berdampak pada kemacetan di berbagai sisi yang sangat luar biasa.
Baca Juga : Aksi Tak Terpuji Bule di Bali, Pandemi Covid-19 Malah Party
"Pak Lurah dan Pak RW jangan dengan mudah kasih izin warganya untuk tutup jalan. Macetnya bisa luar biasa, merugikan banyak pihak," ucapnya.
Sesuai dengan aturan yang ada, dia mengingatkan agar penutupan jalan dalam setiap agenda warga diperhatikan. Sehingga penutupan jalan tidak semena-mena dilakukan dan berdampak pada berbagai sisi.
"Banyak sudah yang protes, setelah dilihat, ternyata jalannya ditutup karena ada agenda warga. Jangan seperti itu. Kalau nggak harus nutup jalan ya jangan nutup jalan. Mau kegiatan apapun itu," pungkasnya.
